Penyelewengan Dana Desa Membludak, Lakmas Dan Kejaksaan Gelar Pendidikan Hukum

oleh -57 views

 

Voiceoftimor.com-Kefamenanu-Lembaga Anti Kekerasan Masyarakat Sipil (Lakmas) Cendana wangi NTT bersama warga perbatasan di empat desa Di Kecamatan Nibenu, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), bekerjasama Kejaksaan Negeri TTU menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi dan Workshop tata kelola desa yang lebih transparan dan akuntable dalam membangun agenda anti korupsi bersama.

Kegiatan tersebut merupakan ajang bertukar informasi tentang kerja-kerja antikorupsi, sehingga dapat memberi informasi terkait dinamika sosial, politik di setiap desa dan mengidentifikasi tantangan, ancaman yang dihadapi dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas.

Dengan demikian, masyarakat dan pemerintahan di tingkat desa dapat merumuskan agenda bersama dalam mendorong pembangunan melalui peran dan strategi, serta tata kelola pemerintah daerah yang lebih aspiratif, transparan dan akuntabel.

“Hari ini kami gelar Sosialisasi dan Workshop partisipasi warga dalam mendorong tata kelola Pemerintahan Desa yang lebih partisipatif, transparan dan akuntable. Kita tahu bersama, pengelolaan keuangan desa tidaklah mudah, apalagi jika di desa tersebut mengalami kekurangan SDM. Sementara Pemerintah Desa tidak hanya mengelola dana yang berasal dari APBN, tetapi Provinsi, ADD, bagi hasil atau retribusi daerah dari kabupaten atau kota,” pungkas, Direktur Lakmas NTT, Victor Emanuel Manbait, Jumat, (28/5), kepada Voiceoftimor.com.

Menurut Victor, Sosialisasi dan workshop sehari tersebut digelar di Desa Bakitolas.
Para peserta diikuti oleh tokoh pemuda, tokoh perempuan dan tokoh masyarakat serta tokoh adat di empat desa perbatasan di wilayah Kecamatan Naibenu.

Kegiatan tersebut juga bertujuan, agar aparat pengawas maupun masyarakat turut andil dalam mewanti-wanti adanya risiko kecurangan (fraud), pengelolaan keuangan desa, seperti adanya penggunaan kas desa secara tidak sah, Mark up dan atau kick back pada pengadaan barang atau jasa, penggunaan aset desa untuk kepentingan pribadi aparat maupun pungutan liar dalam layanan desa.

Kegiatan tersebut harap Victor, dapat memberi informasi tentang perkembangan atau peta gerakan antikorupsi disetiap desa. Selain itu, masyarakat juga dapat mengakses dan mengetahui, informasi dinamika sosial-politik di setiap desa di perbatasan Kecamatan Naibenu, serta dapat teridentifikasinya tantangan dan ancaman yang menjadi penghambat perkembangan gerakan antikorupsi, maupun minimnya tranparansi dan akuntabilitas Pemerintah Desa.

Dengan demikian, akan ada agenda bersama memperkuat jejaring antikorupsi dalam kerangka mendorong tata kelola Pemerintah Daerah yang lebih transparan dan akuntabel di desa setempat.

Adapun narasumber dalam kegiatan tersebut diantaranya, Kajari TTU, Roberth Jimmy Lambila, membawakan materi ‘Peran Aparat Penegak Hukum Kejaksaan Negeri Dalam Mendorong Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Bersih dan Bebas KKN’. Narasumber kedua berasal dari Dinas PMD Kabupaten TTU yang membawakan materi tentang ‘Peran Pembinaan, Pelayanan, Pengawasan, Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi’ serta materi ‘Peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah Dalam Mendorong Tata Kelola Pemerintah Desa yang Bersih dan Bebas dari KKN’ oleh Inspektorat Kabupaten TTU.(Ra)