Kantongi 60 Laporan Dugaan Korupsi Dana Desa, Kajari TTU Janji Tuntaskan Semua

oleh -326 views

Voiceoftimor.com, Kefamenanu- Kejaksaan Negeri (Kejari) Timor Tengah Utara (TTU), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali menerima laporan dugaan penyelewengan dana desa dari perwakilan masyarakat Desa Kaubele, Kecamatan Biboki Moenleu, Desa Letneo Induk, Kecamatan Insana Barat, dan Desa Nonotbatan, Kecamatan Biboki Anleu, Rabu (2/6/2021).

Perwakilan masyarakat dari ketiga desa tersebut secara berturut-turut mendatangi Kejari TTU untuk menyerahkan laporan terkait adanya praktik penyalahgunaan dana desa oleh masing-masing kepala desa.

Seperti terkuak dalam dialog bersama Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) TTU, Roberth Jimmy Lambila, perwakilan masyarakat Desa Kaubele menyatakan maksud kedatangan pihaknya ke Kejari TTU adalah untuk melaporkan sejumlah item pekerjaan fisik yang telah dianggarkan dalam dana desa namun hingga kini belum rampung dikerjakan. Selain itu, ada pula sejumlah item pekerjaan yang sama sekali tidak dikerjakan namun anggaran yang ada telah habis terpakai.

Item-item pekerjaan yang dimaksud di antaranya pembangunan tiga buah tugu desa yang tidak diketahui besaran anggarannya, program penghijauan sumber mata air Tote, yang programkan dalam dua tahun anggaran dengan besaran dana sekitar Rp 100.000.000, namun tidak dilaksanakan, proyek perpipaan dengan anggaran Rp 400.000.000 tanpa ada realisasi, dan pembangunan bak penampungan air bersih.

“Untuk pembangunan bak penampungan air, perencanaannya ada beberapa, tapi pelaksanaan hanya satu, sementara bak lainnya adalah bak yang dibangun dalam program Pansimas. Besaran anggaran yang diduga diselewenfkan oleh Kepala Desa Kaubele, Emanuel Abatan, diperkirakan mencapai satu miliar rupiah,”ungkap Eduardus Tabenu Usfal, salah satu perwakilan masyarakat Desa Kaubele.

Menurut Eduardus, Dana Desa tahun 2020 tidak digunakan untuk satu pun pembangunan fisik di desa. Dana desa hanya dipakai membayar gaji perangkat desa dan juga pembayaran BLT. Sementara sisa anggaran lainnya tidak diketahui peruntukannya. Sejak menjabat sebagai Kepala Desa Kaubele sejak tahun 2016 sampai dengan 2020, Emanuel Abatan tercatat baru satu kali membacakan laporan pertanggungjawaban di hadapan masyarakat.

Demikian halnya yang terjadi di Desa Letneo Induk, Kecamatan Insana Barat. Sang mantan kepala desa, Marianus Fkun selama menjabat sejak tahun 2015 sampai dengan 2018, terdapat sejumlah pekerjaan fisik yang dianggarkan dari dana desa namun tidak dilaksanakan.

Pekerjaan-pekerjaan fisik tersebut di antaranya pembangunan lapangan bola kaki, dengan anggaran sekitar Rp 104.000.000 dan tidak dilaksanakan, sumur bor dilengkapi rumah pompa, meteran, tower, dan tandon, senilai Rp 100.000.000 lebih dan tidak terlaksana, Bumdes yang menelan anggaran Rp 100.000.000 tanpa ada usaha yang berjalan. Selain itu, rencana 17 unit sumur ladang tahun 2015, dibangun tapi tidak berfungsi dan rumah posyandu senilai Rp 55.000.000 pun tidak dibangun, serta pembangunan bahu jalan yang belum rampung dikerjakan.

“Kami datang ke sini untuk antar bukti fisik yang selama ini mantan kepala desa tidak laksanakan. Kegiatan-kegiatan dari tahun 2015 sampai dengan 2018, fisik yang di desa tidak dilaksanakan dan baru hari ini kami antar buktinya,”ungkap perwakilan masyarakat Desa Letneo Induk, Paulus Malafu.

Kajari TTU, Roberth Jimmy Lambila, mengaku banyaknya laporan masyarakat terkait penyalahgunaan dana desa selain menjadi indikator meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Kejari TTU, juga menjadi beban tersendiri bagi pihaknya. Pasalnya, saat ini ju.lah tenaga jaksa di Kejari TTU sangat minim.
Pihaknya jelas tidak dapat secara cepat merespon laporan masyarakat dan hal tersebut dapat menimbulkan kekecewaan masyarakat.

“Kami akan tetap menindaklanjuti laporan masyarakat. Terhadap desa-desa laporan yang sudah didukung dengan bukti bukti yang cukup, salah satunya sudah ada laporan hasil inspektorat, maka akan menjadi prioritas untuk ditangani. Sama halnya jika belum ada laporan hasil inspektorat, namun didukung dengan bukti bukti yang cukup, juga akan diprioritaskan. Sebaliknya, laporan-laporan yang belum didukung dengan bukti yang cukup, pihaknya akan bekerja sama dengan pihak Pemda dan Inspektorat untuk dapat menindaklanjutinya secara interen,”jelas Roberth.

Ia menambahkan, sejauh ini, pihaknya telah mengantongi 60 laporan dari 60 perwakilan masyarakat desa. Hal tersebut menunjukkan tingginya animo masyarakat terhadap Kejari TTU. Selain itu, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kejaksaan pun semakin tinggi. (Ra)