Anggota DPR Ini, Bongkar Dugaan Korupsi di Lembaga DPRD Malaka

oleh -522 views

Voiceoftimor.com, Malaka- Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Malaka, Henry Melky Simu, mengendus adanya modus penyelewengan dana di lembaga DPRD Kabupaten Malaka, dengan modus menerbitkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif.

Henry menyebut praktik dugaan korupsi dengan modus perjalanan dinas itu disinyalir dilakukan oleh oknum tertentu dan telah terjadi berulang kali. Praktik korupsi itu terkuak berdasarkan hasil audit Inspektorat Daerah (Irda), Kabupaten Malaka, atas anggaran perjalanan dinas DPRD Malaka tahun 2021.

Hal itu dibeberkan Henry, di Kantor DPRD Kabupaten Malaka, usai menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pemerintah Kabupaten Malaka yang dihadiri Sekda Kabupaten Malaka dan pimpinan OPD, Senin (7/6/2021).

Dugaan korupsi ini terkuak saat kami melihat hasil pemeriksaan dari inspektorat. Setelah di cross check dengan anggaran di lembaga DPRD. Contoh pada item uang makan minum dan saya minta untuk harus audit juga masalah perjalanan. Karena pada rekapan perjalan dinas saya, ada rekayasa perjalan dinas di bulan Mei. Padahal waktu itu kita tahu bersama kalau uang perjalanan di DPRD di bulan itu, baik di dalam dan di luar daerah dipangkas habis”, jelasnya.

Menurut Henry, saat itu anggaran perjalan dinas DPRD Kabupaten Malaka dipangkas habis karena dialihkan untuk penanganan Covid-19. Karena itu, seluruh angota DPRD Kabupaten Malaka tidak melakukan perjalanan dinas. Mirisnya, namanya turut tercantum dalam dokumen perjalanan dinas.

Dalam kuitansi perjalan dinas yang saat ini telah dikantonginya tersebut, tertera nama dan tanda tangannya. Namun menurutnya, tanda tangan dirinya dalam kuitansi itu adalah tanda tangan palsu.

“Saya cermati dan saya mau tahu siapa yang terima uang perjalanan saat itu. Karena tanda tangan yang digunakan adalah tanda yang dipalsukan dan terlihat sekali rekayasanya,” ungkapnya.

Ia menambahkan, sesuai dokumen yang dilihatnya, ada dugaan SPPD fiktif sebanyak lima sampai enam kali perjalanan. Total anggaran untuk tiga hari perjalanan ke desa mencapai Rp 3.150.000. Sementara perjalanan dinas ke Kupang biasanya setiap anggota DPRD berhak mengambil 30 persen dari total anggaran perjalan dinas yakni sebesar Rp 6.900.000 per orang.

Ia mengaku, dalam RDP, telah meminta pertanggungjawaban Sekretaris DPRD (Sekwan) Kabupaten Malaka terkait dugaan SPPD fiktif tersebut. Diduga kuat, semua anggota DPRD menjadi korban SPPD fiktif tersebut . Namun saat ini, baru dua orang anggota DPRD yang mengetahui hal itu.

Selain itu, ada banyak kegiatan di lembaga DPRD Kabupaten Malaka yang tidak terlaksana. Namun dalam Laporan Pertangungjawaban, semua kegiatan terealisasi seratus persen. Karena itu, lanjutnya, tahun 2019, Komisi I DPRD Kabupaten Malaka pernah membuat rekomendasi agar pengelolaan keuangan di Sekretariat DPRD Kabupaten Malaka diaudit ulang. Namun rekomendasi tersebut tidak digubris.

Jika persoalan SPPD fiktif itu tidak diselesaikan secara internal lembaga DPRD maka ia akan melaporkan dugaan SPPD fiktif tersebut ke pihak Kejaksaan.

Henry juga mengaku baru tahu saat pemeriksaan oleh Irda, bahwa setiap tanggal 17 Agustus, masing-masing anggota DPRD mendapat dana perjalanan dinas ke daerah pemilihan masing-masing sebesar Rp 3.150.000 untuk tiga hari. Namun selama menjabat sebagai anggota DPRD, dirinya tidak pernah mendapatkan anggaran perjalanan dinas setiap tanggal 17 Agustus tersebut.

Sementara itu, Sekretaris DPRD Kabupaten Malaka belum berhasil dikonfirmasi terkait dugaan SPPD fiktif ini. (Ek)