Egidius Sanam; Carut Marut Pengelolaan Dana Desa di TTU Akibat Buruknya Peran Pendamping Desa

oleh -1.049 views

 

Voiceoftimor.com, Kefamenanu- Maraknya pengaduan masyarakat terkait carut-marutnya pengelolaan anggaran desa di Kabupaten TTU, tak terlepas dari peran pendamping profesional seperti pendamping lokal desa, pendamping desa, dan tenaga ahli tingkat kabupaten maupun provinsi.

Keberadaan para pendamping profesional, yang digaji oleh Pemerintah tersebut, seolah tidak memberi manfaat positif dalam pengelolaan anggaran di desa. Malahan dugaan penyalahgunaan anggaran di desa semakin bertambah bahkan menjamur. Padahal, tugas mereka adalah mengawal pemanfaatan dana desa agar efektif sesuai dengan peruntukannya.

Ada banyak hal yang berkontribusi pada carut-marut pada pengelolaan anggaran desa di KabupatenTTU. Salah satunya adalah tidak maksimalnya peran para pendamping profesional seperti pendamping lokal desa, pendamping desa, dan tenaga ahli tingkat kabupaten maupun provinsi.

“Maraknya pengaduan dan carut marut pengelolaan dana desa yang terjadi selama ini, tidak terlepas dari lemahnya pengawasan dari pendamping,” cetus, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten TTU, Egidius Sanam, Selasa (8/6/2021).

Menurut Egidius, para pendamping profesional tersebut direkrut oleh Pemerintah untuk mengawal pemanfaatan dana desa agar efektif sesuai dengan peruntukannya. Para pendamping tersebut berkewajiban mengawal dari proses musyawarah perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan pertanggungjawaban.

Namun sayang, kehadiran tenaga pendamping profesional sepertinya tidak memberikan manfaat positif dalam pengelolaan anggaran desa. Malahan, dugaan penyalahgunaan anggaran di desa semakin bertambah bahkan menjamur.

Kurang maksimalnya peran pendamping profesional terutama dalam aspek perencanaan. Pasalnya, pendamping seharusnya mendampingi pemerintah desa dalam musyawarah perencanaan setiap tahunnya. Namun, kenyataan yang terjadi di Kabupaten TTU, penetapan dokumen perencanaan tahunan yakni RKPDes dan RAPBDes selalu terlambat.

“Ini menjadi bahan evaluasi kami untuk memperbaiki kelembagaan, sistem, dan SDM di desa. Kita sudah beberapa kali lakukan rapat koordinasi dan konsultasi terutama kita minta dukungan dari DPRD agar bisa mengalokasikan anggaran yang cukup agar kita melakukan bimtek peningkatan kapasitas dan SDM pemerintah desa, terutama dalam hal penganggaran,” jelasnya.

Sebelumnya Kepala Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara, Roberth Jimmy Lambila, menyebutkan Kejaksaan Negeri (Kejari) TTU, hingga kini tercatat menerima sekitar 60 laporan penyalahgunaan dana desa di Kabupaten TTU. Hal tersebut menunjukkan tingginya animo dan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Kejari TTU. Pihak Kejari TTU akan menindaklanjuti semua laporan yang masuk agar tidak mengecewakan masyarakat.(Ra)