Drama Teko Malaka Berlanjut, SBS Sebut Kebijakan Bupati Dangkal dan Prematur

oleh -2.088 views

Voiceoftimor.com, Malaka-Mantan Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran alias SBS, angkat bicara soal kebijakan Bupati Malaka, Provinsi NTT, Simon Nahak, yang menggegerkan publik, yakni merumahkan 3000 tenaga kontrak (Teko), diawal masa jabatannya.

Tanggapan SBS atas kebijakan Bupati Malaka merumahkan tenaga kontrak daerah di Kabupaten Malaka itu disampaikan dalam sebuah video yang dirilis melalui kanal YouTube. Dalam video berdurasi 12 menit itu, SBS memuji-muji kontribusi tenaga kontrak di masa kepemimpinannya.

SBS menyebut pembiayaan tenaga kontrak daerah terhitung 2016-2021telah tertuang dalam dokumen APBD Malaka. Proses alokasi tersebut terlebih dahulu ditelaah dan dikaji secara mendalam oleh pihak eksekutif dan legislatif.

Menurut SBS keberadaan Teko di Kabupaten Malaka masih sangat dibutuhkan. Berdasarkan kajian kebutuhan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, keberadaan Teko sangat dibutuhkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, dalam aspek pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Jumlah Teko di Kabupaten Malaka pun masih sangat kurang, belum memadai dari segi kuantitas, kualitas, kompetensi masing-masing bidang dan persebarannya. Oleh karena itu, Pemerintah dan DPRD bersepakat untuk mengalokasikan anggaran untuk mengangkat Teko.

SBS merincikan, para Teko yang diangkat diantaranya, tenaga kesehatan, tenaga pendidik, Teko baik teknis maupun nonteknis di masing-masing OPD. Selain itu, ada pula Teko yang bertugas sebagai, tenaga kebersihan, keamanan, sopir, operator alat berat dan pertanian, untuk menunjang program pemerintah saat itu yakni, Revolusi Pertanian Malaka.

Karena itu, tegas SBS, Teko sangat dibutuhkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Malaka. Ia mengakui, alokasi pembayaran terhadap Teko sangat besar. Namun hal tersebut benar-benar menjawab kebutuhan daerah. Pasalnya, prinsip pengelolaan APBD periode 2016-2021 benar-benar berpihak pada rakyat. Dengan demikian, apapun kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah harus menguntungkan masyarakat dan tidak ada alasan merugi.

“Saya tegaskan sekali lagi, bahwa Teko sangat dibutuhkan. Karena di pemerintahan kami rasakan kehadiran Teko sangat dibutuhkan dan penting bagi daerah. Karena itu, kita harus tau bahwa pemerintahan hanya satu. Pemimpinnya boleh berganti tapi Pemerintahan hanya satu. Karena apa yang sudah ada di Malaka saat ini adalah hasil kerja pemerintah sebelumnya. Demikian juga di masa saya,” ungkap SBS.

Ia menambahkan, rekrutmen Teko di masa kepemimpinannya sangat dibutuhkan karena saat itu Kabupaten Malaka merupakan Kabupaten baru yang membutuhkan banyak tenaga untuk bekerja sama memajukan daerah. Apabila dalam perjalanan terdapat beberapa kepincangan atau kesalahan prosedur dalam bekerja, maka hal tersebut dapat menjadi bahan evaluasi untuk diperbaiki. Pasalnya, tidak ada Pemerintah mana pun dalam keputusannya mengangkat seseorang untuk mempekerjakan di kandang sapi, ayam, babi atau sebagai penjaga mesin fotocopy, apa lagi apotik.

Jika ditemukan Teko yang bekerja di waktu libur atau luar jam kerja merupakan hal yang lumrah. Pemerintah tak dapat melarang seseorang untuk bekerja mencari tambahan untuk memenuhi kebutuhan. Sebaliknya, jika dalam evaluasi ditemukan satu atau dua orang tidak menjalankan tugas dan fungsi dengan baik, Pemerintah tidak serta merta atau menggeneralisasi semua dengan asumsi yang sama, hingga akhirnya sampai pada keputusan merumahkan Teko.

Menurut SBS, hal tersebut dinilai terlalu dangkal, prematur karena tidak melalui suatu kajian, perhitungannya serta pembuktian tak akurat. SBS bahkan memuji, kontribusi tenaga kontrak pada bagian Ekonomi Setda Malaka, telah berhasil mengantarkan Kabupaten Malaka pada tahun 2016, 2017 dan 2019, meraih opini BPK yakni wajar dengan pengecualian (WDP). Dan pada tahun 2019, Pemkab Malaka berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

Selanjutnya pada tahun yang sama, diselenggarakan Eltari Memorial Cup. Untuk pertama kalinya sebuah kabupaten baru dan berhasil keluar sebagai pemenang. Dimana semua tak terpisahkan dari kontribusi Teko.

Sebelumnya Bupati Malaka, Simon Nahak, menggegerkan publik dengan mengambil kebijakan merumahkan, 3000 Teko diawal masa jabatannya. Keputusan merumahkan ribuan tenaga kontrak tersebut diambil menyusul ditemukan fakta adanya Teko yang bekerja tidak pada tempatnya.

Mantan Dosen Universitas Warmadewa (Unwar) Bali, itu menguak adanya tenaga kontrak daerah yang bekerja sebagai penjaga mesin fotocopy, peternak babi, serta berprofesi sebagai karyawan apotik milik perorangan. Ironisnya, upah para pekerja tersebut dibebankan pada fiskal daerah.

Pengumuman merumahkan ribuan Teko oleh Bupati Malaka, Simon Nahak, disampaikan saat menghadiri perayaan misa penutupan Bulan Maria tingkat Dekenat Malaka di Gua Lourdes Tubaki, Betun, Kecamatan Malaka Tengah, Senin, (31/5/2021), lalu. (Ek)