David-Eusabius Klaim Program 100 Hari Kerja Berhasil Tata Kota Kefamenanu

oleh -439 views

Voiceoftimor.com, Kefamenanu- Tepat 100 hari pasca dilantik, kinerja Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara (TTU), Juandi David dan Eusabius Binsasi dalam memimpin Kabupaten TTU menorehkan sejumlah catatan menarik. Duet David- Eusabius, yang dikenal dengan tagline Desa Sejahtera itu, menyebut program 100 hari kerja memberi nuansa baru dalam pembangunan khususnya dalam penataan di Kota Kefamenanu, Ibukota Kabupaten TTU, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Selain program penataan kota, David dan Eusabius juga menyelesaikan ragam persoalan yang dialami masyarakat dalam 100 hari pertama mereka, antara lain menerbitkan dan membagikan 1.145 sertifikat tanah bagi masyarakat di wilayah SP 1 dan SP 2 di Desa Ponu, Kecamatan Biboki Anleu, yang menggantung lama dan terkesan dipolitisasi.

Atas berbagai capaian yang telah berhasil ditorehkan oleh Pemkab TTU dalam program 100 hari kerja, pihaknya tak lupa menyampaikan ungkapan terimakasih kepada semua pihak yang telah bahu-membahu memberikan supporting, utamanya kepada semua lembaga mitra dan Forkopimda yang telah membangun sinergi dalam melaksanakan agenda 100 hari kerja.

Hal itu disampaikan Bupati TTU Juandi David, didampingi Wakil Bupati Eusabius Binsasi, Pjs.Sekda Fransiskus Fay, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi, Kristoforus Ukat, dalam acara konferensi pers peringati 100 hari kepemimpinan mereka.

Juandi membeberkan program 100 hari pertama mereka dilaksanakan sejak 26 Februari 2021 dan berakhir pada 10 Juni 2021, lalu. Pada 100 hari kerja pertama, dicanangkan program penataan kota Kefamenanu sebagai pusat Ibukota Kabupaten TTU. Hal itu dilakukan agar kota kefamenanu terlihat lebih indah, bersih dan memiliki daya tarik tersendiri bagi setiap orang yang hendak berkunjung ke TTU.

Mantan Kadis PMD itu, menyebut program 100 hari pertama dilakukan mengingat dokumen RPJMD sebagai terjemahan atas janji politik Bupati dan Wakil Bupati TTU masih dalam proses penyusunan untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Hal itu sebagai bentuk dukungan prasyarat pembangunan untuk periode lima tahun ke depan kepemimpinan mereka.

Sementara rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah tentang APBD tahun 2021, tetap dilaksanakan hingga pertengahan anggaran tahun 2021. Pihaknya akan melakukan penyesuaian dan perubahan guna menampung beberapa program dan kegiatan yang akan ditetapkan di dalam RPJMD tahun 2021-2026.

“Penataan Kota Kefamenanu saat ini, merupakan kegiatan yang tidak menggunakan APBD. Ini semua atas kerja sama semua pihak yang masing-masing dengan sumbangsinya baik OPD, BUMN-BUMD, serta mitra lainnya. Karena kami baru dilantik Februari, sementara penetapan APBD 2021 sudah terjadi pada 1 Januari 2021. Oleh karen itu, program 100 hari pertama ini tidak termasuk dalam APBD,”sebutnya.

Program yang terlaksana tanpa membebani APBD itu, lanjut Juandi, berhasil membuat Kota Kefamenanu terlihat lebih, menarik, bersih dan memiliki nuansa baru di Kota Kefamenanu. Walaupun program tersebut diakuinya belum begitu sempurna namun memberikan nilai tambah tersendiri bagi masyarakat terutama dalam pembenahan kota.

Selain itu, pihaknya juga menyelesaikan sejumlah persoalan yang dialami masyarakat dalam 100 hari pertama mereka. Salah satunya adalah menerbitkan 1.145 sertifikat tanah bagi masyarakat di wilayah SP 1 dan SP 2 di Desa Ponu, Kecamatan Biboki Anleu, yang bermasalah sejak tahun 2001 lalu.

“Kami juga sudah terbitkan dan serahkan sertifikat tanah warga yang bertahun-tahun digantung dan tidak ada kejelasan soal status tanah mereka. Selain itu, kami juga mengaktifkan kembali Posco Covid-19 di sejumlah titik Kabupaten TTU.

Ia menambahkan, program 100 hari kerja pemerintahan yang kami pimpin tentu bukanlah akhir dari segalanya, melainkan langkah awal untuk terus memberikan yang terbaik menuju pembangunan dan kesejahteraan masyarakat TTU.(Ra)