Begini Kisah Perjuangan Sembilan Teko di TTU Yang Dicampakan Penguasa

oleh -1.299 views

Voiceoftimor.com, Kefamenanu- sembilan orang tenaga kontrak (Teko) guru di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), yang tidak menerima SK kontrak pada masa kepemimpinan Bupati Raymundus Sau Fernandez, akhirnya berbuah manis. Setelah menempuh berbagai upaya hingga melayangkan gugatan ke pengadilan, SK kontrak kesembilan guru tersebut akhirnya diterbitkan dan diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten TTU, melalui Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (PKO) Kabupaten TTU.

Berdasarkan hasil penelusuran Voiceoftimor.com, kesembilan teko guru pada Selasa (15/6/2021), di ruang kerja Kadis PKO, Yoseph Luis Mokos, telah diserahkan SK kontrak, setelah melalui perjuangan yang melelahkan. Setelah sebelumnya tidak diterbitkan SK kontrak pada tahun anggaran 2020, padahal mereka telah melaksanakan tugas dan memenuhi seluruh syarat menjadi teko daerah, seperti yang tertuang dalam Keputusan Bupati TTU nomor 10 tahun 2012 tentang SOP pengangkatan teko daerah. SK kontrak kesembilan guru tersebut tidak diterbitkan oleh Bupati sebelumnya, tanpa alasan yang jelas.

Kesembilan teko tersebut adalah guru-guru yang sudah memenuhi syarat dan sudah mengajar secara maksimal dan rata-rata di atas lima tahun. Mereka dengan itikad baik menempuh seluruh prosedur secara administrasi dan melakukan komunikasi secara personal ke Dinas PKO untuk mempertanyakan alasan mengapa SK mereka tidak diterbitkan.

Namun, langkah itu tidak membuahkan hasil. Mereka kemudian menempuh proses administrasi kepegawaian dengan melapor ke DPRD, Komisi ASN, Ombudsman, namun hak-hak mereka juga tidak dipenuhi. Akhirnya, kesembilan teko guru itu terpaksa menempuh proses hukum yakni menggugat ke pengadilan.

Langkah hukum itu sebenarnya enggan ditempuh mereka, namun untuk menunjukkan kepada publik bahwa perjuangan mereka semata untuk menuntut hak mereka yang dijamin oleh negara. Setelah melalui proses peradilan, barulah Pemerintah menyadari kekeliruannya dan bersepakat mengangkat mereka kembali sebagai teko daerah.

Pada dasarnya, kesembilan guru itu sudah memenuhi seluruh prasyarat untuk menjadi teko, sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati TTU nomor 10 tahun 2012, tentang SOP pengangkatan teko, yang di dalamnya diatur bahwa pengangkatan teko dilakukan melalui pengusulan OPD, atau sekolah induk serta melengkapi persyaratan administrasi dan akademik, verifikasi, seleksi wawancara secara berjenjang dari BKD sampai dengan Sekda hingga diterbitkan SK Bupati.

Kesembilan teko pun, menempuh proses peradilan. Dalam proses tersebut dilakukan mediasi sebanyak tiga kali, hingga kemudian disepakati bahwa pada 2021 mereka akan diangkat sebagai teko. Sementara hak-hak mereka pada tahun 2020 ada kompensasi yang diberikan meskipun tidak penuh. Perjuangan kesembilan teko guru itu akhirnya berbuah manis di masa kepemimpinan Bupati Juandi David. SK kontrak kesembilan guru tersebut akhirnya diterbitkan dan diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten TTU, melalui Kepala Dinas PKO Kabupaten TTU.

Sebelumnya, Kuasa Hukum kesembilan teko, Adrianus Magnus Kobesi, mengatakan, kesembilan teko daerah yang sebelumnya tidak diterbitkan SK kontrak oleh pemerintah setempat, telah iklas menerima dan berterimakasih karena Pemerintah Kabupaten TTU, karena mengakui kekeliruan dan bersedia mempekerjakan kembali ke sembilan teko pada sekolah masing- masing dan sebagian lainnya di Bagian Sekwan TTU.

Menurut Magnus, selaku kuasa hukum ke sembilan teko merasa puas dan bersedia menandatangani berita acara perdamaian pada Jumat 16 April 2021, lalu. Kendati demikian, hal tersebut menjadi pembelajaran berharga agar Pemerintah Daerah tak sewenang-wenang terhadap teko atau menjadikan teko sebagai alat politik semata.

“Ini pelajaran berharga kepada Pemerintah untuk tidak sewenang-wenang terhadap tenaga kontrak. Semua di Republik Indonesia ada hukumnya,” tandasnya.

Untuk diketahui, sebelumnya, kesembilan orang tenaga kontrak daerah Kabupaten TTU secara resmi mendaftarkan gugatan perdata terhadap Pemerintah Kabupaten TTU yakni Bupati TTU, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten TTU, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten TTU, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (PKO) Kabupaten TTU, dan Sekretaris Dewan (Sekwan) Kabupaten TTU. Gugatan Perdata tersebut didaftarkan di Pengadilan Negeri Kabupaten TTU dengan nomor Perkara No : 4/P.dt.G/2021/PN Kfm. Para tenaga kontrak menuntut Pemkab TTU untuk memberikan SK tahun 2020 dan membayar upah kerja mereka.

Kesembilan orang tenaga kontrak daerah yang menggugat Pemkab TTU itu di antaranya Brigitta Talul, Crispina Loin, Wilibrodus Fahik, Florida Anita Banu ,Maria Goreti Afeanpah, Bernadina Leu, Patrisia Times, Frederic Tetibaria, dan Chiprianita C. Ndale.(Ra)