Dicampakkan Bos SKM Setelah 16 Tahun Bekerja Tanpa Upah, Karyawan Ini Minta Bantuan Lakmas NTT

oleh -2.926 views

Voiceoftimor.com, Kefamenanu- Tenaga kerja PT Sari Karya Mandiri (SKM), Daniel Jehezekial Kinbenu, yang diberhentikan secara sepihak oleh direktur perusahaan tersebut, meminta bantuan hukum kepada Lembaga Anti Kekerasan Masyarakat Sipil Nusa Tenggara Timur (Lakmas NTT). Yang bersangkutan juga telah mengadukan direktur  perusahaan tersebut ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU). Pengaduan tersebut dilayangkan Daniel lantaran selama 16 tahun bekerja di perusahaan tersebut, sejak tahun 2004 sampai akhir 2020, ia tidak pernah diupah atau digaji perbulan sesuai aturan UMP yang berlaku.

Direktur Lakmas NTT, Victor Emanuel Manbait, saat diwawancarai Voiceoftimor.com, Minggu (20/06/2021) menyebut, Daniel menghubungi pihaknya untuk meminta pendampingan hukum terkait hubungan kerjanya  dengan perusahaan PT SKM. Daniel bekerja sejak tahun 2003 sampai dengan 2020 di PT SKM, sebuah perusahaan kontraktor milik Hironimus Taolin alias Hemus.

Awalnya, pada tahun 2003, Hemus meminta Daniel bekerja sama dan menggunakan bendera CV Fortuna 17 milik Daniel untuk mengerjakan proyek rehabilitasi Terminal Kefamenanu senilai 400 juta. Keduanya bersepakat, dalam kerja sama tersebut Daniel berhak atas 3 persen dari nilai kontrak. Kesepakatan tersebut kemudian direalisasikan setelah proyek selesai dikerjakan.

Namun, pada tahun-tahun selanjutnya, sekitar tahun 2004 sampai dengan 2018, bendera Daniel selalu digunakan oleh PT SKM untuk melaksanakan proyek-proyek yang dilainya di atas 1 miliar. Kurang lebih ada sekitar 20 proyek yang dikerjakan oleh PT SKM dengan menggunakan bendera CV. Fortuna 17. Daniel juga  diikutsertakan dalam proses pelaksanaan seperti mengurus proses tender, administrasi, hingga kerja fisik dalam pelaksanaan di lapangan. Sementara pihak yang melakukan lobi untuk memenangkan perusahaan tersebut adalah Hemus.

“Transferan anggaran proyek awalnya masuk ke rekening PT Fortuna 17, tetapi hari itu juga langsung diambil oleh Hemus. Sepanjang perjalanan itu Hemus tidak lagi melaksanakan kewajibannya dalam kesepakatan kerja sama, yakni fee 3 persen dari nilai proyek. Ketika Daniel menanyakan tentang bagaimana kerja sama fee 3 persen itu, Hemus menjawab bahwa dia membayar pajak perusahaan dari fee tersebut. Jadi, Daniel tidak lagi bertanya tentang kesepakatan fee itu lagi,”jelas Victor.

Selama bekerja, lanjut Victor, Daniel tidak pernah dibayar selayaknya orang yang dipekerjakan dalam perusahaan dan tidak ditentukan berapa besaran gaji per bulannya. Hemus hanya memberikan uang operasional untuk kebutuhan pelaksanaan proyek. Dari situlah ia menyisihkan untuk kebutuhan keluarga. Meskipun demikian, ia tetap melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang menjadi tugasnya selaku Direktur CV Fortuna 17. Bahkan,  pada tahun 2019, dia diangkat sebagai Direktur PT SKM yang dibuktikan dengan akta notaris dan melaksanakan pekerjaan hot mix di Nenuk dengan nilai tender 21 miliar dan pekerjaan hot mix di Supun-Banulu dengan nilai 16 miliar.

Hal tersebut menunjukkan bahwa ada hubungan kerja yang erat antara Daniel dan Hemus. Pasalnya, Daniel tentu tidak serta merta bisa diangkat menjadi Direktur PT SKM yang tergolong tipe A dan mengerjakan proyek di atas 19 miliar tanpa ada hubungan kerja yang erat. Sayangnya, setelah menjalankan proyek itu, Daniel disurati Dirjen Pajak dan diminta untuk melakukan klarifikasi atas pembayaran pajak tahun 2004 dan 2005. Ketika menghadap ke kantor pajak, dia baru tahu ternyata pajak pekerjaan tahun 2004 dan senilai hampir 500 juta belum dilunasi oleh Hemus.

“Daniel memberikan klarifikasi kepada Dirjen Pajak bahwa pekerjaan tersebut hanya menggunakan benderanya, tetapi yang melaksanakan adalah PT SKM. Kalau melihat undang-undang pajak, yang bertanggung jawab adalah perusahaan. Tapi kalau kronologinya, tentu pajak tidak serta merta harus dibebankan kepada Daniel. Dia lalu menyampaikan kepada Hemus bahwa ada tagihan seperti itu namun Hemus menghindar dan tidak mau untuk melaksanakan tanggung jawab itu dengan alasan tidak jelas hingga akhirnya Hemus memecat Daniel,”ungkap Victor.

Ia menambahkan, ada beberapa poin yang ingin dituntut oleh Daniel di antaranya haknya sebagai pemilik perusahaan yang cacat akibat wanprestasi dari rekan kerjanya dalam hal ini PT SKM sehingga kemudian Daniel digolongkan sebagai pengamplang pajak. Hal itu jelas akan mematikan Daniel dari sisi hak hidupnya yang juga adalah kontraktor perusahaan. Jika perusahaannya dianggap tidak membayar pajak, maka dia tidak bisa melaksanakan ativitas. Selain itu, Daniel juga menuntut haknya sebagai pekerja yang tidak dibayar semestinya sebagai seorang pekerja. Jika Hemus tidak memiliki itikad baik untuk memulihkan hak-hak Daniel, maka pihaknya akan menempuh langkah pidana maupun perdata.

Terpisah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten TTU, Simon Soge, membenarkan pihaknya memperoleh pengaduan dari karyawan PT SKM, atas  nama Daniel Jehezekial Kinbenu. Kronologis laporan tersebut tengah dipelajari dan selanjutnya pihaknya akan memanggil pihak perusahaan guna minta klarifikasi. Apabila ada hak-hak Daniel yang belum dipenuhi oleh pihak perusahaan, maka selanjutnya pihaknya akan mengambil langkah sesuai peraturan yang berlaku yaitu meminta pihak perusahaan bertanggung jawab.

“Kita juga meminta alasan-alasan dari perusahaan mengapa yang bersangkutan sudah bekerja dari tahun 2004 dan kemudian diberhentikan secara sepihak. Pekan depan akan kami panggil direktur perusahaannya. Prinsipnya, setiap pengaduan yang masuk akan kita tindaklanjuti sesuai perintah undang-undang,”pungkasnya.(Ra)