Araksi Desak Mahkamah Agung Copot dan Keluarkan Oknum Hakim Ini, dari NTT

oleh -839 views

Voiceoftimor.com, Kupang- Aliansi Rakyat Anti Korupsi (Araksi), meminta Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung untuk mencopot Hakim Rita Soik. Pasalnya, Rita, sebagai hakim tunggal dalam sidang praperadilan perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan bawang merah di Kabupaten Malaka tahun anggaran 2018, memenangkan Baharuddin Tony (BT), yang saat itu telah ditetapkan sebagai tersangka. Keputusan Hakim Rita dalam sidang praperadilan tersebut dinilai mengabaikan fakta-fakta seperti barang bukti yang disita oleh Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) yakni 2 unit mobil dan uang sebesar 600 juta lebih, serta keterangan saksi ahli. Hakim Rita juga mengabaikan P-21 yang sudah dirampungkan oleh Polda NTT dan dikeluarkan oleh Kejaksaan Tinggi NTT.

“Kami minta kepada Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung untuk menaruh perhatian kepada hakim-hakim nakal yang ada di daerah ini. Mereka sepertinya terjun bebas, berlindung dibalik pandangan hukum independensi yang tidak bisa diganggu siapapun. Undang-undang mengatakan begitu, bahwa independensi hakim untuk memberikan pandangan hukum tidak bisa diutak-atik oleh siapapun. Memang betul, tapi jangan mengabaikan fakta-fakta persidangan bukti-bukti yang ada,” tegas Ketua Araksi NTT, Alfred Baun, dalam konferensi Pers ,Rabu (23/6/6).

Menurut Alfred, Hakim Rita hanya memutuskan kasus yang sifatnya administratif dan berbeda dengan kasus pembuktian secara eksepsi dan lainnya dalam tindak pidana korupsi. Kasus gugatan praperadilan terhadap Kapolda NTT, Irjen Pol. Lotharia Latif yang diajukan oleh BT tersebut hanya menyelidiki sesuatu yang sifatnya administratif. Hakim Rita dalam sidang praperadilan tersebut dinilai mengabaikan fakta-fakta seperti barang bukti yang disita oleh Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) yakni 2 unit mobil dan uang sebesar 600 juta lebih, serta keterangan saksi ahli. Hakim Rita juga mengabaikan P-21 yang sudah dirampungkan oleh Polda NTT dan dikeluarkan oleh Kejaksaan Tinggi NTT.

Keputusan Hakim Rita, diduga sangat berpihak pada calon koruptor, akan semakin mengukuhkan korupsi di wilayah NTT. Diduga Hakim Rita dan hakim-hakim lainnya, yang cenderung berpihak pada calon koruptor, akan menjadi catatan bagi elit-elit koruptor di daerah tersebut. Dengan demikian, upaya penegakan hukum di wilayah NTT akan semakin kacau.

“Hakim kok tidak bisa memperhatikan itu. Mengapa tidak bisa berpihak pada pemberantasan korupsi dan lebih memilih mengamankan calon-calon koruptor? Ini semakin mengukuhkan korupsi di daerah ini. Karena para koruptor akan dengan enteng berkata polisi silakan tetapkan tersangka, nanti kami layangkan praperadilan karena kami sudah dapat hakim yang enak. Kami yakin praperadilan kami akan dikabulkan,”ujarnya.

Untuk itu, tegas Alfred, pihaknya akan melaporkan Hakim Rita kepada Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Ia berharap Komisi Yudisial yang ada di NTT dan yang berada di Pusat untuk segera mengambil langkah tegas terhadap oknum Hakim Rita, yang memutuskan praperadilan terhadap kasus bawang merah Malaka. Ironisnya lagi, setelah memenangkan praperadilan, Hakim memerintahkan untuk memberikan rehabilitasi terhadap tersangka BT.

“Apa-apaan ini. Memutuskan sebuah kasus administratif dengan memberikan pasal yang memerintahkan untuk dilakukan rehabilitasi kepada tersangka. Ini berlaku kecuali Putusan Pengadilan Tipikor putusan terhadap sebuah perkara yang menemukan pokok pokok perkara. ini putusan administratif untuk rehabilitasi jadi kita seperti dibodoh-bodohi saja dengan penegakan hukum khususnya Hakim yang kemarin memutuskan perkara-perkara tersebut,”pungkasnya.

Sebelumnya, pada Jumat (18/06/2021) Hakim Rita, sebagai hakim tunggal, memenangkan Baharuddin Tony, tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan bawang merah di Kabupaten Malaka tahun anggaran 2018, dalam gugatan praperadilan terhadap Kapolda NTT, Irjen Pol Lotharia Latif. Putusan perkara praperadilan dengan Nomor: 8/Pid.Pra/2021/PN.KPG dibacakan dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Kupang.

Dalam sidang putusan, majelis hakim PN Kupang mengabulkan permohonan pra peradilan untuk seluruhnya yang diajukan kuasa hukum tersangka. Majelis hakim menyatakan bahwa penetapan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tersebut tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum. Majelis hakim juga memerintahkan kepada pihak Polda NTT untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Baharudin Tonny serta melakukan rehabilitasi. (Ec)