Mantan Anggota Pansus PKP, Ungkap Modus Dugaan Korupsi Yang Terbungkus Dalam Program PKP

oleh -934 views

Voiceoftimor.com, Kefamenanu- Mantan anggota Komisi B DPRD TTU, Siprianus Manehat, membeberkan dugaan korupsi hak beras miskin (Raskin) rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTS-PM) dalam kegiatan Raskin Program Padat Karya Pangan (PKP) yang dianggarkan dan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 sebesar Rp 17.316.724.500.

Ia menyebut salah satu wujud negara-pemerintah melaksanakan kewajbannya  dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi rakyat  atas pangan, adalah melalui Program Raskin Nasional.

Dalam program tersebut, Pemerintah mensubsidi  pangan dalam bentuk beras yang diperuntukkan bagi rumah tangga miskin (RTM), sebagai upaya mendekatkan akses pangan beras dengan harga yang terjangkau, dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan sosial  pada RTM.  Setiap RTS-PM berhak atas Raskin sebanyak 15 kilogram perbulan untuk 12 bulan atau 180 kilogram setiap tahun dengan harga tebus raskin Rp.1.600 per kilogram di titik terima terdekat.

Sasaran penerima Raskin adalah RTS-PM hasil Pendataan Perlidungan Sosial Badan Pusat Statistik (PPLS-BPS) tahun 2008 yang berjumlah 26.558 RTS-PM dan hasil PPLS-BPS untuk pelaksanaan Program Raskin tahun 2011 dan 2012, serta untuk pelaksanaan Program Raskin tahun 2013 dan 2014. Jumlah RTS-PM berdasarkan hasil PPLS-BPS  tahun 2011 adalah sebanyak 19.814 RTS.

Dalam  pelaksanaan Program Raskin Nasional di Kabupaten TTU tahun 2011 sampai dengan tahun 2014, atas permohonan Bupati TTU kala itu, Raymundus Sau Fernandes, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, selaku penanggungjawab nasional Program Raskin Nasional, menyetujui pelaksanaannya dengan pola PKP, dengan syarat peserta kegiatan Raskin PKP adalah RTS-PM hasil PPLS-BPS, berhak atas 15 kilogram raskin/RTS-PM. Beban Kerjanya harus sebanding dengan harga tebus raskin, memenuhi ketentuan dalam Pedoman Umum Raskin dan ketentuan peraturan yang berlaku.

“Tujuan kegiatan pengelolaan Raskin PKP itu adalah keluarga miskin dapat mengakses bahan pangan beras tanpa mengeluarkan uang tunai, dengan kompensasi tenaga kerja pada lahan sendiri seluas 25 are tiap tahun. Dan, RTS-PM wajib menanam aneka tanaman pertanian, terutama kacang-kacangan dan jagung, serta memiliki kebun menetap dengan membudidayakan tanaman umur panjang unggulan  sebagai tabungan atau jaminan hari tua,” beber Sipri Jumat (25/6/2021).

Harga tebus Raskin sebesar Rp.1.600 per kilogram dianggarkan dalam APBD TTU. Total anggaran kegiatan Raskin PKP yang dianggarkan dalam APBD TTU tahun 2011-2014 melalui DPA Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten TTU sebesar Rp. 30.594.816.000 yang dialokasikan untuk belanja bahan pokok Raskin tahun 2011, tahun 2012, tahun 2013 dan tahun 2014  sebesar Rp. 26.710.272.000, item belanja jasa pendamping teknis  Rp.1.788.650.000,  dan item operasional kegiatan yang terdiri dari dokumentasi, makan minum rapat, penjilidan dan perjalanan dinas sebesar Rp.1.890.072.500.Berdasarkan informasi masyarakat, kegiatan pengelolaan Raskin pola PKP tahun 2011-2014, dilaksanakan dengan pendampingan teknis dari 5 yayasan.

“Dalam program ini kalau tidak salah waktu itu ada lima yayasan yang dipakai dan difasilitasi anggaran kalau tidak salah 200 juta setiap tahun. Lebih parahnya lagi ada yayasan yang bergerak di bidang hukum atau pendampingan hukum tapi ikut mengelola anggaran untuk pertanian. Makanya program itu terbengkalai,” sebutnya.

Pansus PKP DPRD dan Badan Pemeriksaan Keuangan kala itu, lanjut Sipri, menemukan adanya dugaan Korupsi dalam kegiatan pengelolaan raskin pola PKP pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten TTU untuk tahun anggaran 2011 -2014   sebesar Rp. 17.316.724.500.

Modus dugaan korupsi Raskin hak RTS-PM yang dibiayai melalui APBD Kabupaten TTU dalam kegiatan pengelolaan Raskin pola PKP adalah dengan melakukan mark down pagu hak Raskin RTS-PM Rp.1.912.176.000, dengan menganggarkan pagu belanja bahan pokok Raskin bagi 26.558 RTS-PM kurang dari pagu belanja bahan pokok yang seharusnya. Selanjutnya ada pula praktik mark up pagu belanja bahan pokok Raskin  dalam Perda APBD TTU tahun 2012, 2013 dan 2014 sebesar Rp, 1.656.881.780, dengan menganggarkan pagu belanja bahan lebih besar dari pagu belanja raskin yang seharusnya.

Penggelapan pagu belanja bahan pokok Raskin  RTS-PM yang telah dianggarkan dalam Perda APBD TTU tahun anggaran 2011 sampai dengan 2014 sebesar  Rp. 2.319.756.000 dengan membuat kontrak penyediaan dan distribusi Raskin untuk pembelian Raskin ke Perum Bulog Divre Atambua kurang dari pagu belanja Raskin yang telah dianggarkan dalam Perda APBD.

Ada pula praktik penggelapan pagu belanja bahan pokok Raskin 26.558 RTS-PM sebesar Rp.704.568.000, dengan melakukan pembelian bahan pokok Raskin  ke Perum Bulog kurang dari pagu belanja bahan pokok Raskin yang telah dianggarkan dalam kontrak penyediaan dan distribusi Raskin, serta penggelapan hak Raskin RTS-PM sebesar Rp.9.993.074.300 sampai dengan Rp 10.912.290.300 tahun anggaran 2011 sampai dengan 2014 dengan mendistribusikan hak Raskin RTS-PM yang dibiayai dari APBD tahun anggaran 2011 sampai dengan 2014, kepada kepala keluarga peserta PKP yang bukan RTS-PM hasil PPLS BPS tahun 2008 dan Hasil PPLS-BPS tahun 2011, serta dugaan Korupsi Dana Swakelola sebesar Rp.324.900.000 yang tidak didukung  dengan bukti  penggunaan dananya.

Mantan anggota Pansus PKP itu, berharap, langkah Kejaksaan Negeri TTU, yang tengah menyelidiki dugaan penyelewengan dana pada program tersebut semakin membuat duduk persoalan tersebut menjadi terang benderang. (Ec)