Miris, Pengelolaan Dana Desa Ini ‘Dikendalikan’ Satu Keluarga

oleh -860 views

Voiceoftimor.com, Kefamenanu- Sejumlah warga Desa Bijaepasu, Kecamatan Miomaffo Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), mendatangi Kejaksaan Negeri (Kejari) Timor Tengah Utara, melaporkan Kepala Desa setempat yang diduga melakukan korupsi Dana Desa (DD), pada sejumlah tahun anggaran.

Data yang dihimpun media ini Senin (28/6/2021), kedatangan warga ditemui langsung Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara, Benfrid C. Foeh. Dalam pertemuan itu, warga membeberkan ragam persoalan di desa setempat pada kepemimpinan Kepala Desa, Yeremias Afoan Kolo.

Perwakilan warga Desa Bijaepasu, Nikodemus Olin menuturkan, hingga kini masyarakat kesulitan mendapatkan pelayanan administrasi. Pasalnya, bangunan kantor desa yang dibangun sejak tahun 2016 dengan dana ratusan juta rupiah sampai saat ini belum rampung dikerjakan dan dibiarkan mubasir.

Padahal, untuk pembangunan kantor desa itu, dana yang dianggarkan pada tahun 2016 melalui dana desa setempat, sebesar Rp. 320 juta. Meskipun demikian, pekerjaan tersebut tak kunjung rampung. Sementara dalam laporan pertanggungjawaban, dana habis terpakai.

Selain itu, sejak dilantik tahun 2015 sampai 2021, Yeremias, merencanakan aneka program antara lain pembangunan embung, sumur bor, WC sehat dan pembelian tracktor senilai Rp. 600 juta lebih, serta sejumlah program lainnya tak berjalan sesuai harapan dan kenyataan. Program program tersebut sebagian besar mubasir dan tak digunakan oleh masyarakat.

Ia menyebut, salah satu faktor buruknya pengelolaan dana desa setempat disebabkan lantaran para pemangku kepentingan di desa setempat dijabat oleh keluarga kandung kepala desa. Seperti, ketua BPD dijabat oleh adik kandung sang kepala desa, yakni Isadias Kolo, setelah sebelumnya dijabat oleh kakak kandung kepala desa, Dominggus Kolo. Tak hanya itu, posisi pendamping desa ditempati oleh adik kandung sendiri.

“Semua jabatan penting di desa ini dijabat oleh kakak-adik kandung. Desa ini dikelola oleh satu keluarga. Bahkan, perangkat desa yang ada tidak pernah tahu dana desa dan berapa dana yang dipakai untuk pekerjaan setiap tahun. Karena mereka urus sendiri,” bebernya.

Keluhan serupa disampaikan warga lainnya, Kornelia Sanam. Ia menjelaskan, dikepemimpinan Yerimias, sejak dilantik Oktober tahun 2015 lalu, pengelolaan dana desa tak berjalan transparan. Yeremias bahkan tak pernah mengumumkan kepada masyarakat tentang jumlah dana, baik ADD maupun DD yang mengalir ke Desa Bijaepasu.

Bahkan perangkat desa juga tak pernah mengetahui dan mengakses pengelolaan desa secara bebas. Begitupun masyarakat setempat. Aneka program direncanakan sepihak oleh kakak beradik tersebut tanpa melibatkan warga desa lainnya.

“Desa kami diurus oleh kakak beradik dari kepala desa. Dan kami masyarakat tidak pernah dilibatkan dalam setiap perencanaan. Masyarakat baru tahu kalau sudah ada program berjalan di lapangan. Itupun tidak diketahui berapa pagu dana dan anggaran tahun berapa. Parahnya lagi di desa kami, kalau suami menjabat sebagai kepala dusun, istrinya menjabat sebagai RT. Kami berharap dari Kejaksaan langsung turun ke desa kami untuk selidiki,” pintanya.

Menurutnya, transparansi penggunaan anggaran tidak pernah ada di Desa Bijaepasu, dikarenakan yang menguasai pemerintahan Desa adalah kakak beradik. (Ra)