Aroma Korupsi Tercium di PD Cendana Bhakti, Jaksa Diminta Bongkar

oleh -494 views

Voiceoftimor.com, Kefamenanu- Gerakan Rakyat Peduli Demokrasi dan Keadilan (Garda) TTU, meminta Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara (TTU) segera memanggil dan meminta pertanggungjawaban Direktur Utama Perusahaan Daerah Cendana Bakti yang dikelola oleh Yoseph Enrico Tautpah Fenat. Pasalnya, perusahaan tersebut mendapat asupan dana dari Pemerintah Kabupaten TTU miliaran rupiah, ironisnya dana tersebut tak dapat dipertanggungjawabkan.

Garda TTU juga meminta Pemerintah Daerah menyampaikan kepada publik secara terbuka kondisi Perusahaan Daerah Cendana Bhakti. Pasalnya, Perusahaan Daerah tersebut sebelumnya memperoleh suntikan dana sebesar Rp.2.250.000.000 dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan sejumlah usaha seperti peternakan ayam potong dan fotocopy.

Selain itu, informasi diperoleh Garda TTU, anggaran tersebut juga digunakan untuk membeli aset berupa satu unit kendaraan jenis Strada Triton dan satu unit truck. Sayangnya, hingga saat ini tidak ada nilai profit yang diperoleh Pemerintah Daerah. Bahkan, sebagian aset telah dilelang dan sebagiannya lagi tidak diketahui keberadaannya.

“Garda TTU berharap Kejaksaan dibawah kepemimpinan Bapak Roberth Jimmy Lambila, dapat menyelidiki kasus ini, karena dana 2 miliar lebih menguap begitu saja tanpa ada pertanggungjawaban. Anehnya pemerintah di era itu melihat ini biasa biasa saja, seolah tidak merugikan keuangan negara. Kami menduga ini salah satu cara untuk bagi bagi uang negara,” beber Ketua Garda TTU, Paulus Bau Modok, Rabu (30/6/2021).

Menurut Paulus, Pemerintah Daerah wajib menyampaikan kepada publik terkait buruknya perusahaan daerah Cendana Bakti yang dikelola oleh direktur pada periode lalu, Yoseph Enrico Tautpah. Tak hanya itu, Pemerintah Daerah juga harus secara runtut menyampaikan langkah tindak lanjut yang telah diambil terutama dalam proses meminta pertanggungjawaban direktur lama.

Ia berharap Kejaksaan segera memanggil Direktur dan para jajaran perusahaan daerah yang lama, guna mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran sebesar 2 miliar lebih itu kepada Pemerintah Daerah, lantaran suntikan dana tersebut sama sekali tidak memberikan keuntungan kepada Pemerintah Daerah. Parahnya lagi, berdasarkan informasi yang diperoleh anggaran yang tersisa pada kas perusahaan hanya sekitar 2,5 juta rupiah.

”Kami berharap selain diminta pertanggungjawaban secara hukum, Pemerintah Daerah juga memiliki kewajiban menyampaikan kepada publik terkait tindak lanjut terhadap hasil temuan BPK mengenai perusahaan daerah Cendana Bakti. Jangan sampai hanya menyatakan rugi dan kemudian langsung mengaktifkan lagi perusahaan daerah tanpa tindak lanjut apapun,” cetus Paulus.

Informasi yang dirangkum media ini dari sumber terpercaya, menyebut adanya suntikan anggaran sebesar Rp.2.250.000.000, dari Pemerintah Daerah kepada perusahaan daerah Cendana Bakti. Perusahaan Daerah tersebut memiliki sejumlah asset di antaranya satu unit kendaraan jenis triton dan satu unit truck yang telah dilelang, dan dimenangkan oleh mantan Bupati Raymundus Sau Fernandez. Selain itu, jenis usaha yang digeluti adalah usaha ternak ayam potong dan fotocopy.

Sayangnya, usaha tersebut tidak berjalan sesuai harapan karena perusahaan daerah tersebut tidak sehat. Berdasarkan hasil audit BPK, dari jumlah anggaran yang disuntikkan oleh Pemerintah Daerah, sisa anggaran dalam kas perusahaan tersebut saat ini sebesar 2,5 juta rupiah. Pemerintah Daerah telah memproses pemberhentian para direktur perusahaan daerah yang lama.

Dalam perkembangan, pemerintah pusat mewajibkan kepada semua pemerintah daerah untuk kembali membentuk perusahaan daerah. Sayangnya, setelah mendapat temuan BPK Pemerintah enggan menindaklanjuti rekomendasi BPK.

Untuk diketahui, Perusahaan tersebut kala itu dipimpin, oleh Direktur Utama,Yoseph Enrico Tautpah Fenat dan dibantu oleh Dewan Direksi di antaranya Direktur Administrasi dan Keuangan, Ferdinandus A. Liko, Direktur Pemasaran dan Promosi, Thomas Konis, serta Direktur Jasa Konstruksi dan Pengadaan Barang, Dominikus M. Bano. Setelah berakhir masa jabatan, berdasarkan surat perintah Bupati TTU Raymundus Sau Fernandes, kala itu kemudian menunjuk, Yoseph Kuabib, sebagai Plt. Direktur dengan nomor BKD 821/45/2012. (Ec)