Nakertrans Pasrah Turuti Keinginan Owner SKM, Rekomendasi ke Mediator Provinsi Tunda

oleh -558 views

Voiceoftimor.com, Kefamenanu – Proses mediasi ketiga antara Karyawan PT Sari Karya Mandiri (SKM) Daniel Jehezekial Kinbenu dan Direktur Utama PT. SKM, Hieronimus Taolin alias Hemus gagal lagi. Pasalnya, Hemus selaku pemilik perusahaan pemberi kerja lagi-lagi tidak hadir dalam mediasi dan hanya mengutus kuasa hukumnya. Pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) pun tak berdaya menghadirkan Hemus dalam proses mediasi tersebut dan harus merekomendasikan mediasi tahap lanjutan ke Mediator Nakertrans Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Ironisnya lagi, Hemus melalui kuasa hukumnya meminta pihak Disnakertrans agar menunda tindak lanjut kasus tersebut ke Disnakertrans Provinsi dan memberikan waktu satu minggu lagi kepada pihaknya untuk melakukan mediasi kekeluargaan dan itupun disanggupi pihak Dinas Nakertrans.

“Mediasi ketiga ini gagal, karena Hemus tidak hadir. Disnakertrans TTU sudah merekomendasikan mediasi tahap lanjutan ke Mediator Nakertrans Provinsi NTT. Akan tetapi, pihak kuasa hukum Hemus meminta kesempatan untuk mediasi secara kekeluargaan di luar jadwal dari Disnakertrans,”jelas Direktur Lakmas NTT, Victor Manbait, Rabu (7/7/2021).

Victor menjelaskan, dalam mediasi yang digelar oleh Disnakertrans TTU, baru dilakukan pengambilan keterangan pengadu dan teradu. Seharunya proses tersebut dilanjutkan dengan pendalaman keterangan para pihak untuk selanjutnya dilakukan mediasi damai. Namun hal tersebut tidak bisa berjalan karena pemberi kerja yang wajib hadir dalam proses itu tak mengingatkan panggilan dari Disnakertrans sehingga mediasinya gagal.

Pada kesempatan itu, pihak kuasa hukum pemberi kerja yang hadir menyampaikan ada permintaan dari pemberi kerja ke keluarga pengadu untuk dilakukan mediasi kekeluargaan. Hasil mediasi tersebut akan disampaikan ke Disnaketrans pada Senin (12/7/2021) mendatang. Ironis semua permintaan Hemus selalu dituruti pihak Dinas Nakertrans.

Atas penyampaian tersebut, pihak pengadu menyatakan menghargai upaya pihak pemberi kerja. Pihak pengadu pada prinsipnya sejak awal menginginkan adanya penyelesaian perselisihan dengan win-win solution, namun bersedia untuk dilakukan mediasi kekeluargaan tersebut dengan tidak mengesampingkan proses mediasi yang berjalan sesuai dengan ketentuan aturan ketenagakerjaan.

Sementara dalam keterangannya yang diberikan di luar jadwal mediasi, dan difasilitasi sepihak oleh Kadis Nakertrans, Simon Soge, Hemus selaku pemberi kerja menyebut bahwa Daniel Jehezekial Kinbenu bukanlah tenaga kerja PT SKM, melainkan teman kerja. Yang bersangkutan tidak di-PHK, tetapi mengundurkan diri dari PT. SKM, karena melakukan kesalahan yang fatal. Sayangnya, Hemus enggan membeberkan kesalahan fatal apa yang dilakukan oleh Daniel.

Dalam keterangannya, Hemus juga merincikan bahwa jumlah tenaga kerja yang ia pekerjakan di PT. SKM tidak tetap dengan besaran upah /gaji  yang dibayarkan kepada tenga kerja berkisar antara  RP 2.500.000 hingha Rp 4.000.000. Ia mengakui PT. SKM tidak memiliki  perturan perusahaan sesuai tuntutan  Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 2003  pasal 108 dan Permenaker  Nomor 28 Tahun 2014 tentang  tata cara pembuatan dan pengesahan peraturan perusahaan  serta pembuatan dan pendaftaran  perjanjian kerja bersama.

Selain itu, Hemus juga tidak pernah melaporkan wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan oleh karena  tidak tahu ke mana harus melapor. Para tenaga kerjanya juga tidak bersedia  untuk diikutsertakan  dalam program  BPJS.

Untuk diketahui, Daniel Jehezekial Kinbenu, (48), tenaga kerja pada PT Sari Karya Mandiri (SKM), mengadukan direktur perusahaan tersebut ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU). Pengaduan tersebut dilayangkan Daniel lantaran selama 16 tahun bekerja di perusahaan tersebut, sejak tahun 2004 sampai akhir 2020, ia tidak pernah diupah atau digaji perbulan sesuai aturan UMP yang berlaku. Ia juga diberhentikan secara sepihak tanpa memperoleh haknya sebagai tenaga kerja..

Dalam surat pengaduan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten TTU, tertanggal 16 Juni 2021 itu, Daniel Jehezekial Kinbenu menjelaskan dirinya telah bekerja pada PT Sari Karya Mandiri selama 16 terhitung sejak tahun 2004 sampai akhir 2020. Selama bekerja, ia tidak pernah menerima upah atau gaji per bulan sesuai aturan UMP yang berlaku. Selama itu, ia hanya diberikan uang operasional kerja.

Selain itu, ia juga tidak pernah diikutkan dalam program jaminan sosial tenaga kerja. Berdasarkan akta notaris nomor 37, tanggal 31 Mei 2019, yang diterbitkan notaris Maria Deo Muga, ia kemudian diangkat menjadi direktur perusahaan. Sayangnya, ia kemudian diberhentikan secara sepihak tanpa memperoleh hak sebagai tenaga kerja.(Ra)