Aktivis Anti Korupsi Desak Inspektorat dan Kejaksaan, Usut Korupsi di PD Cendana Bhakti

oleh -170 views

Voiceoftimor.com, Kefamenanu – Lembaga Anti Kekerasan Masyarakat Sipil (Lakmas) Nusa Tenggara Timur (NTT), bersama Gerakan Rakyat Peduli Demokrasi dan Keadilan (Garda) Timor Tengah Utara (TTU), dan Forum Anti Korupsi ( Fraksi) TTU yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Pembangunan Kabupaten TTU mendesak Bupati TTU melalui Inspektorat Daerah  Kabupaten TTU melakukan audit dengan tujuan tertentu terhadap penggunaan dana penyertaan modal serta proses seleksi Direksi Perusahaan Daerah (PD) Cendana Bhakti.

Lantaran kucuran dana penyertaan modal sebesar Rp 2.250.000.000 dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten TTU sama sekali tidak mendatangkan keuntungan bagi daerah. Proses seleksi dengan menggunakan Dana APBD TTU juga terkesan terburu-buru dan dipaksakan. Audit dengan tujuan tertentu itu bertujuan menyelamatkan aset daerah yang ada serta memastikan ada tidaknya pelanggaran hukum atas pengelolaan Dana Penyertaan Modal pada PD tersebut baik dalam pengelolaan usaha, manejemen maupun proses lelang atas aset PD Cendana Bhakti.

“Kami Lakmas, Garda, dan Fraksi mendatangi dua institusi pengawas dan penegak hukum di TTU yakni Inspektorat dan Kejaksaan. Untuk kejaksaan kita sampaikan kasus perbatasan yang masih  perlu ditindaklanjuti dan Dana Desa, dan KPU. Ada juga kasus-kasus dugaan korupsi yang kita nilai terjadi di masa lalu yaitu adalah pengelolaan dana di PD Cendana Bhakti di Kabupaten TTU tahun 2012. Dari total anggaran 2 miliar lebih, kita tidak melihat ada sebuah hasil dari dana yang diberikan melalui APBD itu. Sehingga kemarin kami ke Inspektorat dan meminta melakukan audit dengan tujuan tertentu,”ungkap Direktur Lakmas NTT, Victor Manbait, Sabtu (16/7/2021).

Manbait menjelaskan pada tahun 2011 PD Cendana Bhakti mendapat kucuruan dana penyertaan modal  dari APBD Kabupaten TTU sebesar Rp.2.250.000.000 sebagai modal usaha. Namun, sampai berakhirnya masa bakti Direksi PD Cendana Bhakti, berdasarkan hasil audit akuntan publik, sebagaimana yang disampaikan oleh Asisten  II Setda TTU Ferdi Lio, terdapat sejumlah temuan berupa hutang yang perlu ditagih oleh perusahaan yang diberikan kepada perorangan sebesesar Rp.114.321.000. Ada pula aset perusahaan berupa dump truck yang telah di lelang, aset berupa mesin fotocopy dan kendaraan yang tidak berfungsi, serta pengelolaan modal untuk usaha infrasturkur dan usaha ayam potong yang tidak mendatangkan keuntungan.

Atas temuan tersebut, pihaknya meminta Bupati TTU melalui Inspektorat Daerah Kabupaten TTU  menindaklanjutinya dengan melakukan audit dengan tujuan tertentu sehingga dapat menyelamatkan aset daerah yang ada, serta memastikan ada tidaknya pelanggaran hukum atas pengelolaan dana penyertaan modal pada perusahaan daerah tersebut.

Pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten TTU juga melakukan proses seleksi Direksi  PD Cendana Bhakti. Proses seleksi dengan menggunakan Dana APBD TTU itu terkesan terburu-buru dan dipaksakana hingga kemudian mandek di tengah jalan tanpa kejelasan. Untuk itu, demi menyelamatkan dan menyehatkan PD Cendana Bhakti, perlu juga dilakukan audit dengan tujuan tertentu terhadap proses seleksi Direksi  PD Cendana Bhakti  Tahun Anggaran 2020.

“Kita juga sampaikan ke kejaksaan agar terus memantau kasus ini. Dengan demikian, jika nanti terbukti ada pelanggaran hukum dan juga dugaan kerugian negara bisa ditindaklanjuti oleh pihak Kejaksaan,”imbuhnya. (Man)