Usut Dugaan Korupsi Program PKP, Sejumlah Pejabat Mulai Diperiksa

oleh -898 views

 

Voiceoftimor.com, Kefamenanu – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Timor Tengah Utara (TTU) telah mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan terkait Program PKP atau yang dikenal dengan Beras Miskin Pola Padat Karya Pangan (Raskin Pola PKP). Saat ini, Penyelidik Kejaksaan Negeri (Kejari) TTU telah melakukan pengumpulan data dan keterangan dari pihak Dinas Pertanian Kabupaten TTU dan Bulog Atambua.

Hingga saat ini, Penyelidik Kejari TTU telah mengambil keterangan dari Mantan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten TTU, Marselina Sumu, dan Kepala Bulog Atambua yang menjabat saat ini. Sementara Mantan Kepala Bulog Atambua yang terkait langsung dengan pelaksanaan PKP telah dimutasi ke Bali.

“Berdasarkan Surat Perintah dari Kejari TTU, kami penyelidik Kejari TTU telah melakukan pengumpulan data dan keterangan. Hasil keterangan yang kita dapatkan baru dari dua pihak yakni dari dinas sendiri kita ambil keterangan Mantan Kepala Dinas Pertanian dan Kepala Bulog Atambua. Karena Mantan Kepala Bulog  yang terkait pelaksanaan PKP sudah dimutasi ke Bali, maka kami hanya bisa mendapatkan informasi dan keterangan dari pejabat yang saat ini menjabat yaitu kepala Bulog saat ini di Atambua,”jelas Kasi Intel Kejari TTU, Benfrid C. Foeh.

Benfrid menambahkan Kepala Bulog Atambua berjanji akan menyerahkan dokumen-dokumen yang terkait dengan pelaksanaan PKP di Kabupaten TTU. Sampai saat ini, dokumen yang dibutuhkan masih berusaha dilengkapi oleh pihak Bulog Atambua. Pihaknya juga akan meminta keterangan dari pihak-pihak lain yang berkaitan dengan kegiatan PKP.

Menurut Benfrid, karena kondisi pandemi covid-19, pihaknya akan meminta keterangan secara bertahap. Pihak-pihak yang terlibat tidak bisa dipanggil secara bersamaan. Selain itu, ada banyak pihak yang sudah dimutasikan baik dari Bulog Atambua maupun Dinas Pertanian Kabupaten TTU.

“Ada yang sudah dimutasikan ke dinas-dinas lain. Kami tetap akan memproses kegiatan pengadaan PKP ini sesuai dengan apa yang diadukan dalam laporan pengaduan teman-teman dari Garda dan Lakmas. Proses ini tetap berjalan dan kami akan tetap tindaklanjuti,”pungkasnya

Sebelumnya Kepala Kejaksaan Negeri TTU, Roberth Jimmy Lambila, kepada media menyebut pihaknya sedang melakukan proses pulbaket program PKP. Item bahan yang dikumpulkan adalah  dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan program tersebut. Proses pulbaket tersebut dilakukan karena dalam laporan yang diterima pihaknya, terdapat indikasi adanya praktik korupsi dalam pelaksanaan program tersebut.

“Saat ini kita sedang lakukan pengumpulam bahan dan keterangan dalam pelaksanaan program PKP. Saya sudah terbitkan sprin penyelidikan dan sudah memulai penyelidikan,” pungkas Roberth.

Ketika ditanyai terkait alasan pelaksanaan pulbaket tersebut, Roberth menyebut ada dugaan praktik korupsi. Meskipun demikian, ia enggan menjelaskan lebih jauh karena hal tersebut masih dalam konsumsi penyelidikan.(Man)