Bupati dan Wakil Bupati Akui Birokrasi Daerah Ini Sedang Rusak

oleh -332 views

 

Voiceoftimor.com, Kefamenanu – Forum Masyarakat Peduli pembangunan (FMPP), Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), melaksanakan silahturahmi dan dialog bersama Bupati dan Wakil Bupati TTU, Juandi David dan Eusabius Binsasi serta sejumlah pejabat lainnya di lingkup Setda Kabupaten TTU. Dalam silaturahmi itu, FMPP menyampaikan sejumlah pikiran untuk kepentingan arah pembangunan daerah ke depan di bawah kepemimpinan Juandi David dan Eusabius Binsasi.

Silaturahmi itu dihadiri Bupati, Juandi David Wakil Bupati Eusebius Binsasi, Penjabat Sekda TTU Fransiskus Fay, Asisten Bidang Ekonomi, Yoseph Kuabib ,Kaban Linmas Mitro Kapitan dan Kadis Infokom Kristoforus Ukat. Sementara FMPP diwakili Direktur Lakmas NTT, Victor Emanuel Manbait, Ketua Garda TTU, Paulus Modok dan Ketua Forum Anti Korupsi, Willem Oki.

Dalam silaturahmi itu, FMPP menyampaikan perlu dilakukan sejumlah agenda reformasi dalam tata kelola birokrasi, tata kelola desa, peningkatan kualitas pengawasan inspektorat daerah, perusahaan daerah dan badan usaha milik desa.

Dalam tata kelola birokrasi, FMPP menyarankan agar meningkatkan kualitas pelayanan publik aparatur sipil negara yang melakukan pelayan teknis pada level eselon IV dan eselon III, setingkat camat, kepala bidang, kepala seksi dan lurah. Sehingga mutu pelayanan publik dapat meningkat. Dengan demikian, bupati dan wakil bupati tidak tersandera dengan kepentingan kepentingan politik sekolompok orang yang menganggap berjasa atas keterpilihan mereka.

“Dengan demikian terhindar dari praktik praktik KKN. Yang kita butuhkan retasan jalan baru dari Bupati dan Wakil Bupati tidak sekedar melanjutkan apa yang sudah ada,” pinta FMPP.

Selanjutnya dalam tata kelola desa, FMPP meminta agar lebih ditingkatkan koordinasi, sinkronisasi program desa dan SKPD teknis, agar tidak terkesan desa berjalan sendiri dengan program yang didanai dengan dana desa, dengan program program Pemda melalui dinas teknis. Selain itu, DPMD melaksanakan kewajiban adviser koordinatif lebih maksimal, agar setiap tahun APBDes dan lampiran semesteran pelaksanaan dana desa bisa berjalan maksimal.

Pasalnya, hingga pertengah Juli 2021, masih terdapat 50 persen dari 174 desa di Kabupaten TTU belum merampungkan APBDes-nya. Dengan demikian akan menghambat pembangunan karena tidak dapat dicairkan. Tak hanya itu, dana covid 19, masih tersisa 20% yang telah ditransfer Menteri Keuangan pada masing-masing rekening desa, tak bisa dicairkan lantaran persoalan APBDes belum ditetapkan.

“Kedepan penguatan kapasitas aparatur desa harus menjadi prioritas dalam program DPMD agar benar nampak kalau visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati TTU dengan tagline Desa Sejahtera itu benar terlihat. Pembenahan BUMDes dan program program yang langsung menyentuh dengan kebutuhan langsung masyakat desa.dengan mengedepankan potensi potensi lokal yang terukur. BUMDes didorong menjadi lokomotif geliat ekonomi pedesaan yang siap menampung hasil hasil pertanian dan hasil hasil potensial di desa,” saran FMPP.

Menanggapi hal itu, Bupati dan Wakil Bupati TTU, Juandi David dan Eusabius Binsasi, menyambut baik masukan FMPP. Pihaknya mengakui bahwa memang saat ini birokrasi di TTU sedang rusak dan membutuhkan pembenahan. Untuk mengatasi hal itu, salah satu langkah yang akan ditempuh pihaknya adalah melakukan lelang jabatan bagi ASN eselon 3 dan 4.

Bupati dan Wakil Bupati juga sepakat untuk melakukan penataan tata kelola desa dan reformasi birokrasi, serta penguatan kapasitas Inspektorat Daerah dengan mengintensifkan audit atas perusahaan daerah. Tak hanya itu, seleksi Direksi Perusahaan Daerah akan diulang dari awal sebagai wujud pembenahan atas perusahaan daerah. (Man)