Kinerja Rumah Sakit dan Satgas Covid-19 Dinilai Janggal, GMNI Minta Pemerintah Segera Evaluasi

oleh -250 views

 

Voiceoftimor.com, Kupang – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Nusa Tenggara Timur (NTT), angkat bicara terkait keanehan sejumlah rumah sakit yang dipertontonkan dalam memberikan pelayanan medis kepada masyarakat. Tak hanya itu, GMNI juga mengkritik kinerja Satgas Covid-19 di seluruh daerah di Provinsi NTT yang dinilai selalu manut dengan keputusan pihak rumah sakit terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan, meskipun keputusan tersebut janggal.

Pasalnya, belakangan ini masyarakat NTT disuguhi dengan video maupun berita kontroversi mengenai penanganan pasien covid-19 oleh rumah sakit maupun Satgas Covid-19. Hal itu dapat diketahui melalui media massa maupun yang beredar luas melalui media sosial.

Berdasarkan sejumlah data yang dihimpun GMNI, peristiwa protes warga terhadap vonis dokter rumah sakit maupun perampasan jenasah pasien covid-19 hampir terjadi di semua kabupaten di NTT, misalnya yang terbaru terjadi di kabupaten Sikka, TTU, Belu dan Kota Kupang. Pihak keluarga pasien protes terhadap vonis covid-19 yang dinilai janggal.

Menanggapi kejadian demikian, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) Nusa Tenggara Timur, Marianus Krisanto Haukilo meminta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk segera melakukan evaluasi total terhadap penanganan pasien termasuk prosedur penanganan pasien covid-19 yang meninggal dunia.

“Kami minta Gubernur, Bupati dan Walikota agar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap rumah sakit dan Satgas Covid-19 di masing-masing daerah agar lebih efektif dalam melakukan penanganan medis. Kami apresiasi kerja keras para tenaga kesehatan. Namun beragam protes warga menunjukkan kemungkinan ada kekeliruan dalam pelayanan kesehatan. Ini yang harus dibenahi”, tegas Krisanto, Rabu (4/8/2021).

Selain itu, DPD GMNI NTT juga mendapatkan keluhan dari masyarakat terkait transparansi rekam medis pasien yang ditangani. Ada kejadian yang pasiennya divonis positif covid-19, namun hasilnya tidak ditunjukkan kepada pasien maupun kelurga sehingga ada respon protes masyarakat. Oleh karenanya, hal ini harus menjadi perhatian pemerintah untuk segera dibenahi karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

“Dalam Pasal 52 UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran disebutkan hak pasien diantaranya mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis, mendapatkan pendapat dokter, mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan medis, menolak tindakan medis dan mendapatkan isi rekam medis”, jelas Krisanto.

Sosialisasi Peraturan Gubernur tentang Pamakaman Jenazah Covid-19. Masalah penangan jenazah covid terutama ketika akan dimakamkan masih kontroversi. Oleh karena itu pemerintah harus melakukan sosialisasi keputusan kementerian kesehatan dan gubernur tentang penanganan jenasah covid-19 kepada masyarakat agar ke depannya hal ini tidak terulang lagi.

Keputusan terbaru pemerintah provinsi tentang penanganan jenasah covid-19 sudah diatur dalam Peraturan Gubernur NTT Nomor 277/KEP/HK/2021 tanggal 23 Juli 2021.

“Aturan ini yang mestinya disampaikan kepada masyarakat. Beragam protes warga juga menunjukkan bahwa aturan ini mungkin hanya diketahui oleh rumah sakit dan Satgas Covid-19 namun belum menyentuh kepada masyarakat. Kita harapkan ke depan penanganan pasien lebih manusiawi”, katanya.(Man)