Empat Kabupaten Masuk Kategori PPKM Level IV, Begini Sikap Kapolda NTT

oleh -453 views

Voiceoftimor.com, Kupang – Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Kapolda NTT), Irjen Pol. Drs. Lotharia Latif, mengeluarkan sembilan poin direktif yang perlu dipedomani oleh seluruh Kapolres jajaran Polda NTT. Kesembilan poin direktif tersebut dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan tugas di tengah situasi pandemi covid-19, mengingat saat ini ada empat kabupaten wilayah NTT yang masuk dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level IV. Keempat wilayah tersebut adalah Kota Kupang, Kabupaten Sikka, Kabupaten Sumba Timur, dan Kabupaten Ende.

Dalam poin-poin direktif tersebut, Kapolda NTT meminta para Kapolres jajarannya agar meningkatkan kegiatan-kegiatan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat berupa kegiatan preentif dan preventif, serta penegakkan hukum yang berkeadilan untuk menjaga situasi dan kondisi yang kondusif di wilayah masing-masing. Para Kapolres juga harus menjalankan, mengawasi, dan mengendalikan program prioritas Kapolri. Pelaksanaan program-program tersebut harus dilaporkan secara rutin dan periodik ke Posko Presisi Polda dan Mabes Polri.

“Poin yang ketiga agar menindaklanjuti perintah Presiden untuk antisipasi lonjakan covid-19 di luar wilayah Jawa dan Bali khususnya yang sudah ditetapkan PPKM Level IV yakni Kabupaten Sikka, Sumba Timur, Kupang Kota dan Ende”ujar Irjen Pol. Lotharia Latif, Selasa (10/8/2021).

Ia juga mengingatkan seluruh Kapolres jajarannya agar meningkatkan empat kegiatan penanganan dalam pencegahan covid-19 yakni pengurangan mobilitas, penyekatan, patroli/razia protokol kesehatan, pengawasan dan pengendalian tentang Work From Home dan Work From Office sesuai instruksi mendagri tentang PPKM Level IV. Para Kapolres jajaran harus mengintensifkan tracking dan respon cepat untuk penanganan lanjut atau tracking lapangan, tracking digital, serta membentuk dan melakulan isolasi terpusat dengan mendorong Pemda membentuk isolasi terpadu. Para Kapolres harus memedomani ketentuan tentang isolasi terpadu dan menanganinya bersama instansi terkait.

Ia juga meminta para Kapores untuk memasifkan dan meningkatkan kegiatan vaksinasi. Kapolres harus berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat untuk melaksanakan kegiatan vaksinasi baik berupa vaksinasi bersama atau mandiri. Kapolres juga berkewajiban mengecek stok vaksin. Apabila terjadi kelebihan stok, maka segera berkoordinasi untuk menghabiskan stok, namun bila kurang, maka segera membuat ajuan untuk pemintaan stok baru.

“Untuk mengantisipasi kegiatan Hatlri Ulang Tahun ke-76 kemerdekaan RI, mari tingkatkan kegiatan monitoring intelejen di lapangan. Tingkatkan pam personel, mako, asrama dan giat-giat kepolisian/masyarakat, monitor kelompok-kelompok garis keras/teroris yang anti pemerintah, cek dan ingatkan kantor-kantor masing- masing perintah pemasangan bendera merah putih,”tegas orang nomor satu di Polda NTT.

Selain itu, ia juga meminta para Kapolres untuk terus memonitor dan memantau kesehatan dan stamina anggota Polri. Kapolres berkewajiban merawat anggota yang sakit dengan baik dan memperingatkan anggota yang sehat untuk menjaga kebugarannya. Para anggota harus menghindari pelanggaran-pelanggaran kode etik, displin, dan pidana. Para personil Polri juga harus menjaga soliditas dan sinergitas dengan TNI dan Aparat Pemerintah serta instansi terkait.(Ra)