Dugaan Manipulasi Hasil Rapid RS Leona, Bupati dan DPRD Dideadline Satu Minggu

oleh -1.544 views

Voiceoftimor.com, Kefamenanu – Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) St. Yohanes Don Bosco Kefamenanu gelar aksi demonstrasi, buntut dugaan manipulasi hasil rapid test di RS Leona Kefamenanu. Kasus tersebut bermula saat petugas RS. Leona, melakukan test antibodi terhadap dua warga Desa Noebaun, Kecamatan Noemuti, Kabupaten TTU, yang diduga dimanipulasi oleh oknum medis menjadi positif kendati faktanya negatif.

Dalam aksi tersebut, PMKRI cabang Kefamenanu mengeluarkan pernyataan sikap yang ditandatangani Presidium Gerakan Kemasyarakatan, Angelus Tulasi dan Wakil Sekretaris Jenderal, Pricilia Bifel.

Adapun pernyataan sikap PMKRI cabang Kefamenanu, antaralain, menyampaikan mosi tidak percaya terhadap tenaga medis kesehatan RS. Leona Kefamenanu, karena terbukti memanipulasi hasil test antibodi terhadap masyarakat Noebaun. PMKRI menduga ada orientasi bisnis ketimbang memperjuangkan nilai kemanusiaan ditengah pandemi ini.

Mendesak Dinas Kesehatan Kabupaten TTU segera memanggil dan mengevaluasi Direktur RSUD Kefamenanu dan RS Leona, serta meminta Direktur RS Leona segera menyampaikan klarifikasi terbuka kepada
seluruh masyarakat TTU atas kebobrokan yang telah terjadi. PMKRI memberi deadline waktu satu minggu ke depan, Jika hal ini tidak diindahkan maka PMKRI tak akan segan- segan melakukan demonstrasi besar-besaran tanpa henti.

Tak hanya itu, mosi tak percaya juga dilayangkan kepada kepala Dinas Kesehatan Kabupaten TTU, lantaran gagal mengawasi tenaga kesehatan di wilayah setempat. Selain itu, dinas kesehatan pun dianggap lemah dalam membuat kajian terkait penangan dan pencegahan Covid-19, serta tidak adanya transparansi terkait anggaran Covid-19.

Untuk itu, terhitung satu minggu kedepan segera mempublikasikan kepada masyarakat Kabupaten TTU terkait kucuran dana yang digunakan dalam penangan covid-19. Jika tak diindahkan, maka PMKRI akan malakukan demonstrasi besar-besaran kepada Bupati TTU untuk segera memberhentikan Kadis Kesehatan. PMKRI juga meminta Satgas Covid -19 agar dalam memperlakukan pasien meninggal akibat covid -19 haruslah dimakamkan sepantasnya.

Tak hanya itu, PMKRI juga menyampaikan mosi tak percaya kepada DPRD TTU lantaran banyak kejanggalan dilakukan oleh Kepala Dinas kesehatan, tenaga kesehatan dan Satgas Covid-19 terhadap masyarakat TTU, sayangnya DPRD mandul dalam menjalankan Tri fungsi dewan sebagai pengawas, serta acuh terhadap keluhan yang dihadapi rakyat. (Man)