Menyoal Mutasi Perdana David-Eusabius, Lakmas NTT Layangkan Surat Terbuka

oleh -1.074 views

Voiceoftimor.com, Kefamenanu – Lembaga Anti Kekerasan Masyarakat Sipil Cendana  Wangi Nusa Tenggara Timur (Lakmas Cendana  Wangi NTT) melayangkan surat terbuka kepada Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Utara (TTU). Dalam surat terbuka tersebut, Lakmas NTT memberikan sejumlah catatan kritis terkait pelaksanaan mutasi atas sejumlah jabatan administrator  maupun jabatan fungsional pada Pemerintah Kabupaten TTU.

Dalam surat terbuka yang ditandatangani Direktur Lakmas, Victor Manbait itu, Lakmas NTT menguraikan bahwa dalam mewujudkan tata kelola  birokrasi  Pemerintah Kabupaten TTU yang reformis sebagaimana yang dinyatakan  dalam Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah utara Nomor 2 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten  TTU Tahun 2021-2026, Bupati dan Wakil Bupati TTU pada tanggal 5 September 2021 telah melangsungkan mutasi atas sejumlah jabatan administrator  maupun jabatan fungsional pada Pemerintah Kabupaten TTU.

Secara umum pelaksanaan mutasi transfer dan promosi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintahan Kabupaten TTU telah mengikuti prosedur yang mengacu pada undang-undang yang berlaku secara nasional mengenai peraturan pelaksanaan mutasi. Lakmas NTT mengapresiasi pelantikan para pejabat eselon IV maupun pejabat eselon III yang mampu dan berkualifikasi dalam tugas dan jabatannya .

Namun, dalam pelaksanaan mutasi terhadap 160 orang PNS eselon III dan 466 orang PNS eselon IV itu belum sepenuhnya berdasarkan Penataan dan Kompetensi ASN  karena belum mewujudkan merit system  secara penuh. Selain itu, penerapan pengukuran kinerja  pegawai, penempatan pegawai  berdasarkan analisis jabatan  dan formasi pegawai, penerapan zona integritas pada OPD dan tingkat Kapasitas dan Kapabilitas APIP-Aparatur Pengawas Internal Pemerintahan di Kabupaten TTU belum optimal .

“Sekalipun dalam Perda nomor 2 tahun 2021 tentang  RPJMND Kabupaten TTU tahun 20201-2026,  Bupati TTU, Juandi David dan Wakil Bupati TTU, Eusabius Binsansi menyatakan bahwa penempatan pegawai berdasarkan analisis jabatan dan formasi pegawai belum optimal, namun dalam pelaksanaan mutasi ASN pada level eselon III, terdapat 18 ASN  dengan spesifikasi dan kualifikasi bidang kesehatan yang dimutasi keluar dari bidang tugas dan fungsi kesehatan baik pada Dinas Kesehatan Kabupaten TTU, Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu, Puskesmas, dan Pustu dimutasi pindah keluar ke kelurahan, kecamatan, dan OPD lain yang tidak berkaitan dengan urusan-urusan kesehatan dan kesehatan lingkungan. Hal ini tentunya akan menimbulkan kepincangan pelayanan pada dinas unit kerja awal akibat kekurangan tenaga administratornya, apalagi tidak diikuti dengan penempatan tenaga administrator dengan bidang ilmu dan spesifikasi dan kualifikasi yang sama atau bahkan di atasnya,”ungkap Manbait.

Ia menambahkan, penataan dan kompetensi ASN yang belum sepenuhnya dilakukan mengakibatkan belum terwujudnya Merit  System secara penuh, serta belum optimalnya penerapan pengukuran kinerja  Pegawai Negeri Sipil. Pasalnya, masih terdapat pengangkatan dan mutasi PNS yang  tidak memperhatikan masa kerja, pangkat golongan, dengan memutasi sejumlah ASN yang belum memenuhi pangkat/golongan untuk menempati  jabatan/golongan eselon III. Bahkan ada yang melompati jenjang pangkat/golongan dibawahnya melejit menduduki jabatan eselon III sekalipun dalam pangkat/golongan/jabatan sebelumnya tidak berprestasi secara luar biasa  sehingga pantas untuk dipromosikan dengan cara demikian.

Dari data mutasi ASN yang terpublikasi umum ini terpampang jelas nama-nama sejumlah PNS pada lingkup Kabupaten TTU dalam pangkat/golongan dan masa kerja yang belum memenuhi syarat untuk di promosi menduduki jabatan eselon III namun ‘dilantik’ menduduki jabatan eselon III akibat kolusi dan nepotisme karena  memiliki kedekatan sebagai istri, saudara, sahabat, dan kenalan pejabat tertentu.

“Belum optimalnya Penataan dan Kompetensi ASN  karena belum terwujudnya  Merit  System  secara penuh,ini juga tergambar dari  mutasi ASN pada lingkup pemerintah kabupaten TTU di tahun 20201 ini. Di mana Bupati Juandi David dan wakil Bupati Eusebius Binsasi telah mengangkat  dan melantik sejumlah pejabat  eselon III pada level eselon lebih rendah eselon IV sebagai bentuk Demosi,-hukuman disiplin berat bagi sejumlah ASN. Padahal para ASN tersebut selama dalam jabatan dan kedudukannya tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin PNS apalagi menjalani proses tindakan disipilin oleh Baperjakat maupun atasan langsungnya karena melakukan pelanggaran disipilin pegawai negeri sipil dan dihukum disipilin Berat, sebagaimana Demosi yang mereka alami dengan diturunkan eselonnya dari eselon III menjadi eselon IV dalam Proses Mutasi PNS pada lingkup Pemerintah  Kabupaten TTU,” jelasnya.

Ia menambahkan,  Bupati TTU Juandi David dan Wakil Bupati TTU Eusebius Binsasi dalam Perda Nomor  2 tahun 2021 tentang RPJMD TTU 20221-2026  dengan terang dan tegas menyatakan bahwa pemerintah Kabupaten TTU selama ini  belum optimal  penerapan zona integritas pada OPD, dan  belum  optimal   tingkat  kapasitas dan kapabilitas APIP (Aparatur Pengawas Internal Pemerintahan) di Kabupaten TTU. Namun, dalam Mutasi 660 PNS pada lingkup Pemerintah  Kabupaten  TTU beberapa waktu lalu  belum nampak upaya maksimal Bupati dan Wakil Bupati TTU dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas APIP sehingga dapat berperan menciptakan zona integritas pada OPD.

Hal tersebut tercermin dari dimutasi keluarnya  7 orang Auditor Pratama dan Auditor Muda dari Kantor Inspektorat Kabupaten TTU di tengah usaha keras para auditor pada kantor Inspektorat Kabupaten TTU melakukan audit atas 169 desa  yang belum juga mencapai jumlah setengahnya, dan tidak maksimalnya pengawasan dan audit pada kantor/badan pada lingkup kabupaten TTU akibat  keterbatasan jumlah auditor yang ada . Padahal, sesuai  rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) jumlah minimal auditor di Kantor Inspektorat Kabupaten TTU harusnya  sebanyak  50 orang auditor yang terdiri dari auditor pratama, auditor muda dan auditor madya. Sementara hingga September 2021, jumlah auditor di Kantor Inspektorat Kabupaten TTU hanya sebanyak 21 orang dan hanya terdiri dari auditor pratama dan auditor muda .

Mutasi keluar atas 7 orang PNS  auditor pratama dan auditor muda dari Kantor Inspektorat Kabupaten TTU tidak diikuti dengan mutasi masuk PNS yang berkualifikasi di atas atau minimal berkualifikasi sama degan auditori yang dimutasi keluar. Hal tersebut menunjukkan lemahnya komitmen Bupati dan Wakil Bupati TTU  dalam upaya reformasi birokrasi sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Peraturan Daerah Kabupaten TTU  Nomor 2 tentang RPJMD Kabupaten TTU tahun 2021-2026 . Padahal Bupati dan wakil Bupati sangat mengetahui untuk menghasilkan seorang Auditor Pratama membutuhkan waktu paling tidak 1,5 tahun sampai 2 tahun bila  tidak ada kendala  teknis dengan biaya pendidikan yang besar antara Rp.80.000.000 sampai dengan Rp,100.000.000

Untuk itu, Lakmas NTT menyerukan agar Bupati dan Wakil Bupati TTU dengan segenap perangkat daerahnya dalam peran dan tugas manajemen tata kelola PNS harus benar-benar serius melaksanakan Komitmen Reformasi Birokrasi sebagaimana telah dinyatakan  dalam Perda Nomor 2 tahun 2021 tetang RPJMD Kabupaten TTU tahun 2021-2026 untuk melakukan Reformasi Birokrasi  Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih, dan Inovatif.

Persoalan-persoalan daerah terutama dalam  tata kelola pemerintahan yang dihadapi Satuan Perangkat Kerja Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, dan Baperjakat yang belum optimal dalam Penataan dan Kompetensi ASN untuk segera dibenahi dengan menempatkan pejabat PNS yang memiliki integritas dan kompeten dan mampu mengimplementasikan dengan konsisten visi dan misi Reformasi Birokrasi  Bupati dan Wakil Bupati TTU, sehingga tidak terjadi lagi adanya penumpang gelap Reformasi yang mengambil kesempatan dengan jabatannya melalukan Kolusi dan Nepotisme untuk kepentingan pribadi dan golongannya.

Para ASN yang  yang telah di mutasi dengan menyalahi ketentuan yang berlaku seperti
di mutasi keluar pada dinas badan yang tidak berdasarkan analisis jabatan dan formasi PNS tidak terjadi lagi karena itu merusak system dan merugikan pengembangan karier ASN yang bersangkutan. Selain itu, para ASN yang telah dimutasi menyimpang melampaui tingkatan jabatan eselon yang seharusnya segera dikembalikan kepada jabatan eselon yang sepantasnya serta para ASN yang telah dimutasi dengan keliru sehingga ASN tersebut mengalami demosi, untuk segera dipulihkan hak-haknya dengan ditempatkan pada jabatan eselon sesuai dengan pangkat dan golongannya.

Para auditor pada Kantor Inspektorat Kabupaten TTU yang telah dimutasi keluar segera dikembalikan ke tempat tugas sebelumnya. Bupati dan Wakil Bupati TTU bersama dengan Inspektorat Kabupaten TTU juga harus memprogramkan pendidikan bagi calon calon auditor, baik itu auditor pratama maupun auditor muda sampai dengan mencukupinya jumlah minimal auditor 50 orang pada Kantor Inspektorat Kabupaten TTU. (Man)