Soal Mutasi 626 ASN, Ini Jawaban Wakil Bupati

oleh -1.440 views

Voiceoftimor.com, Kefamenanu – Wakil Bupati Timor Tengah Utara (TTU), Eusabius Binsasi, angkat bicara terkait pelaksanaan mutasi pejabat eselon III dan IV di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) TTU beberapa waktu lalu. Mutasi tersebut dilakukan karena Bupati dan Wakil Bupati TTU memerlukan perangkat yang kuat dalam melaksanakan roda pemerintahan di wilayah tersebut. Pemerintah Daerah akan mengevaluasi kinerja dan produktifitas para pejabat yang dimutasi pada jabatan yang baru setelah mereka melaksanakan tugas.

Bupati dan Wakil Bupati TTU membutuhkan  kabinet kerja yang kuat untuk bisa melaksanakan pemerintahan, proses pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat secara lebih baik. Untuk itu, proses mutasi pejabat eselon III dan IV tersebut diharapkan dapat menjawab harapan DPR dan publik tentang produktifitas dan kinerja pelayanan publik di wilayah tersebut.

“Terkait dengan harapan DPR dan publik tentang produktifitas dan kinerja, tentunya kami membutuhkan kabinet yang kuat untuk mewujudkan harapan masyarakat kepada kami,”jelas Wakil Bupati TTU, Eusabius Binsasi, dalam Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten TTU, tahun sidang 2021 tentang Pembahasan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten TTU Tahun Anggaran 2021, yang dilaksanakan beberapa waktu lalu.

Menurut Eusabius, setiap pihak memiliki sudut pandang berbeda terkait pelaksanaan mutasi beberapa waktu lalu. Namun, akan lebih baik jika para pejabat yang telah menduduki jabatan baru melaksanakan tugas terlebih dahulu. Jika memiliki produktivitas dan kinerja yang baik, maka hal tersebut akan dievaluasi. Demikian juga sebaliknya, jika produktivitas dan kinerjanya buruk, maka akan dievaluasi pada saatnya.

“Kita tidak segan-segan. Jika tiba saatnya, pasti akan dievaluasi. Kalau ada dari mereka yang tidak berkinerja baik dan tidak membantu berkontribusi memajukan daerah ini, kita akan evaluasi,”ungkapnya.

Mantan Dirjen Bimas Katolik RI itu, mengakui dalam mengkaji 626 ASN yang telah dimutasi kemarin, jika ada faktor kelalaian sehingga terdapat kekeliruan dan tidak sesuai dengan yang diharapkan adalah hal yang manusiawi. Namun, proses mutasi tersebut tidak selamanya abadi. Kekurangan yang terjadi kali ini akan menjadi catatan dan perbaikan.

Pihaknya menerima sorotan terkait sejumlah Kepala Puskesmas yang dimutasi menjadi Kasie di kecamatan. Mereka yang notabenenya adalah tenaga fungsional dimutasi masuk menjadi pejabat struktural dianggap tidak pas. Namun, Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pengembangan ketenaga kerjaan, pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan dan juga menangani keluarga berencana dan pelayanan kesehatan.

Ia berharap publik dan DPRD TTU dapat memberikan waktu bagi para pejabat eselon III dan IV untuk bekerja. Publik dan DPR diberi ruang untuk melaksanakan pengawasan dan penilaian, jika tiba waktunya maka semua akan dievaluasi.

“Jika kinerja kabinet yang kami butuhkan tidak produktif maka evaluasi wajib dilakukan. Tapi saya ingin katakan bahwa banyak sarjana ekonomi dan ilmu pemerintahan tetapi banyak yang bekerja di bidang politik, dan mungkin ini yang dianggap selama ini tidak tepat. Tetapi kami pastikan bahwa tiba waktunya jika tidak berkinerja baik maka pasti akan dievaluasi,”pungkasnya.(Man)