Berkat Koordinasi Mohammad Ansor, Martinus Bait Akhirnya Dirawat RSUD W.Z Yohanes

oleh -196 views

Voiceoftimor.com, Kupang- Martinus Bait Pasien penderita kanker asal Desa Fatukona, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang, akhirnya mendapatkan penanganan medis dari RSUD W. Z. Yohanes Kupang. Bocah malang yang sebelumnya ditolak pihak RSUD, akhirnya mendapat perawatan berkat koordinasi Wakil Ketua Komisi V DPRD NTT, Mohammad Ansor.

Ansor yang tak lain merupakan Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD NTT itu, mengatakan setelah melalui koordinasi pihaknya mengetahui adanya kesalahan informasi, sehingga penanganan terhadap Martinus barulah dilakukan.

Sementara terkait kartu BPJS milik Martinus, kata Ansor, ditengarai sedang dinonaktifkan, menyusul tahun ini banyak data dinonaktifkan pihak Kementerian Kesehatan.

“Ada kesalahan informasi sebenarnya. Jadi setelah saya berkoordinasi dengan pihak rumah sakit umum dan juga BPJS Kesehatan Cabang Kupang, ternyata tahun ini ada banyak data di BPJS yang dinonaktifkan oleh Kementerian Sosial. Mungkin salah satunya adik kita ini (Martinus Bait), dan BPJS sedang melacak data tersebut,” ujar Ansor kepada media ini (4/11/2021).

Ia menambahkan, kendati data BPJS Martinus sedang dilacak, namun ia telah berkomunikasi bersama pihak RSUD W. Z. Yohanes Kupang, agar sang pasien mendapatkan penanganan yang layak sesuai prosedur kesehatan.

Ansor juga mengapresiasi langkah-langkah yang ditempuh Direktur Utama RSUD W. Z. Yohanes Kupang, dengan terobosan membantu penanganan terhadap Martinus.

“Adik Martinus sudah mulai dirawat sesuai prosedur. Tadi masuk melalui IGD RSUD, dan selanjutnya akan menjalani perawatan oleh dokter yang ditunjuk. Selain itu Fraksi Golkar dan saya yang juga berada di komisi V, bermitra langsung dengan Rumah Sakit Umum, akan terus mengontrol setiap informasi yang ad, agar tidak menjadi permasalahan ditengah masyarakat,” tegasnya.

Terpisah Anggota DPR-RI, Anita Yakoba Gah, kepada media ini mengatakan, Rumah Sakit Daerah manapun di Indonesia dilarang menolak pasien dalam kondisi apapun. Setiap rumah sakit wajib hukumnya mengobati pasien yang sedang membutuhkan pertolongan.

Anita yang dihubungi pertelepon Rabu, (3/11/2021), mengaku prihatin atas tindakan rumah sakit yang menolak pasien. Hal itu semakin menambah daftar buram pelayanan kesehatan di negeri ini.

Rumah sakit sebagai salah satu sarana pelayanan kesehatan, semestinya dilarang menolak pasien dalam keadaan darurat, serta wajib memberikan pelayanan dan menyelamatkan terhadap setiap nyawa.

“Anak dalam kondisi parah begitu, seharusnya rumah sakit tidak boleh menolak. Rumah sakit harus berikan pertolongan pertama,” ungkapnya.

Ketika rumah sakit menolak pasien kata dia, maka hal ini sudah bertentangan dengan semangat Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 190 ayat (1) dan ayat (2).

Dalam peraturan perundang-undangan, pihak rumah sakit dapat dikenakan sanksi pidana jika dengan sengaja menolak pasien. Pihak rumah sakit mestinya menerima dan merawat pasien, memberikan pertolongan pertama. Persoalan BPJS yang tidak aktif dapat diurus kemudian oleh orang tua.

“Rumah sakit tidak boleh begitu, apalagi sudah kanker, coba dirawat dulu, diperiksa dulu,” tandas, anggota Fraksi Demokrat DPR RI.

Kepala Dinas Kesehatan NTT, dr. Meserasi Ataupah, ketika dikonfirmasi Rabu (3/11/2021), melalui pesan WhatsApp mengaku, telah terjadi kesalahan informasi.

Rumah sakit akan tetap menerima pasien sambil menunggu pasien tersebut melengkapi berkas administrasi yang diperlukan.

“Saya pikir ada kesalahan informasi karena RSUD tetap melayani sambil pasien tersebut melengkapi administrasinya,” balas Ataupah melalui sambungan WhatsApp.(Tim)