Fiskal Daerah Disebut Belum Mandiri, Kabupaten Kupang Masih Bergantung Pada Pusat dan Provinsi

oleh -100 views

Voiceoftimor.com, Kupang – Pemerintah Kabupaten Kupang mengakui berdasarkan review Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), terhadap kemandirian fiskal daerah, menunjukan Kabupaten Kupang masih termasuk kategori belum mandiri secara fiskal. Hal tersebut membuktikan kemampuan pendapatan asli daerah Kabupaten Kupang, hanya bisa membiayai kebutuhan belanja daerah pada angka 5%. Sementara 95% masih bergantung pada dana transfer Pemerintah Pusat dan Provinsi.

Hal itu disampaikan, Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang saat membuka Sosialisasi Pendataan dan Pemutakhiran Data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Kupang Tengah.

Kegiatan yang berlangsung di Gereja GMIT Ebenhazer Tarus Barat, Selasa, (16/11/2021), dihadiri Kapolsek Kupang Tengah, Elpidus Kono Feka, Kepala Bapenda, Oktovianus Tahik, Camat Kupang Tengah, Ridolf Talaan, para kades dan lurah se-Kecamatan Kupang Tengah.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), sebagai salah satu sumber penerimaan disektor pajak daerah telah menjadi agenda fokus, serta prioritas Pemerintah Daerah, yang terus diupayakan peningkatan penerimaannya. Langkah dan strategi dalam bentuk kebijakan, inovasi maupun kolaborasi telah dilakukan oleh pemerintah, demi mewujudkan cita-cita tersebut.

Pemkab Kupang telah menjalin berbagai kerjasama secara intensif dengan pihak-pihak yang diangga pmampu memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah. Salah satunya, kerjasama dengan Badan Pertanahan tentang pengintegrasian data pertanahan dengan PBB-P2 dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

“Kegiatan ini manfaat baik untuk daerah. Selain memudahkan para wajib pajak dalam membayar pajak, juga menghadirkan pengelolaan pajak daerah yang efektif dan tertib. Pemkab Kupang juga telah menggandeng sektor Perbankan yaitu PT. Bank Pembangunan Daerah NTT sebagai mitra dalam menyediakan layanan pembayaran pajak daerah secara non tunai dan online,” ungkap Sekda Kabupaten Kupang, Obet Laha.

Obet menuturkan, untuk mencapai maksud tersebut, ada tahapan yang paling menentukan dalam pengelolaan pajak daerah yakni, tahap pendataan dan pemutakhiran data PBB-P2. Dimana, tahapan ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang perubahan subjek maupun objek, sehingga dapat dilakukan pemutakhiran, untuk ditetapkan sebagai target penerimaan pajak daerah tahun anggaran berikutnya.

“Peningkatan penerimaan pajak daerah adalah mutlak tanggung jawab seluruh aparatur pemerintah di daerah ini. Karena, penerimaan pajak daerah merupakan salah satu penerimaan objek pendapatan asli daerah yang sangat menentukan dan menjadi tolak ukur kemandirian fiskal daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah,” jelas Obet.

Obet menambahkan, dari hasil review BPK terhadap kemandirian fiskal daerah, menunjukan Kabupaten Kupang masih termasuk kategori belum mandiri secara fiskal, dengan angka 0, 0535 pada tahun 2018 dan 0, 438 pada tahun 2019. Hal ini membuktikan secara fiskal kemampuan pendapatan asli daerah kita, hanya bisa membiayai kebutuhan belanja daerah pada angka 5% yang artinya 95% kemampuan fiskal kita masih bergantung pada dana transfer Pemerintah Pusat dan Provinsi.

Sebagai pemerintah dan aparatur pemda, kita tentu memiliki harapan untuk menjadi daerah yang mandiri secara fiskal. Semuanya akan dicapai jika ada koordinasi, sinergitas dan kolaborasi yang positif dari seluruh pihak dalam mengelola dan memanfaatkan potensi dan sumber daya disegala sektor yang ada didaerah ini.

Obet berharap, kegiatan pendataan dan pemutakhiran data PBB-P2 yang dilaksanakan hari ini, kiranya bisa menjadi suatu langkah perubahan yang baik demi membangun kekuatan dalam menghadirkan data PBB-P2 yang mutakhir serta meningkatkan penerimaan pajak daerah Kabupaten Kupang di tahun anggaran 2022 mendatang.

“Dan semoga semua peserta sosialisasi bisa menjadi bagian penting bagi masyarakat agar masyarakat bisa memahami pentingnya membayar pajak. Beri pemahaman yang baik bagi peserta sebagai pedoman dalam memberi pemahaman kepada masyarakat agar tidak merasa enggan untuk membayar pajak,” tutupnya. (Man)