Dipecat Karena Hamili Perempuan dan Tak Bertanggung Jawab, Oknum Pecatan Anggota Gugat Kapolda NTT

oleh -234 views

Voiceoftimor.com, Kupang – Johanes Imanuel Nenosono, pecatan anggota Polri berpangkat Bripda menggugat Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kupang. Gugatan itu dilayangkan lantaran yang bersangkutan tak terima diberhentikan tidak dengan hormat atau dipecat dari Institusi Polri. Johanes Imanuel Nenosono dipecat karena menghamili seorang wanita dan hingga yang bersangkutan melahirkan, Johanes tidak mau bertanggungjawab bahkan menyuruh korban untuk menggugurkan kandungan dengan alasan akan mengganggu pekerjaannya.

Tidak hanya itu, Johanes juga melakukan hubungan badan dengan perempuan lain sebanyak tiga kali tanpa hubungan pernikahan serta melakukan pelanggaran disersi atau meninggalkan tugas tanpa alasan yang sah dan tanpa ijin dari pimpinan lebih dari 30 hari. Saat ini, Polda NTT telah menyiapkan langkah hukum menghadapi gugatan tersebut.

“Sebagaimana Surat dari Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang nomor : 33/G/2021/PTUN-KPG tanggal 10 November 2021, Kapolda NTT digugat oleh seorang pecatan anggota Polri, Johanes Imanuel Nenosono. Yang bersangkutan dipecat karena melanggar Kode Etik Profesi Polri. Langkah gugatan itu merupakan hak yang bersangkutan dengan melalui mekanisme yang berlaku. Polda NTT siap dan akan menyiapkan tim untuk menghadapi gugatan tersebut”, jelas Kapolda NTT, Irjen Pol Drs. Lotharia Latif, melalui Kabidhumas Polda NTT Kombes Pol. Rishian Krisna Budhiaswanto, kepada media ini, Senin (22/11/2021).

Rishian menjelaskan, Johanes merupakan mantan Anggota Polres TTS yang dipecat pada bulan September ini sesuai  Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Kapolda NTT) nomor : KEP/393/IX/2021 karena melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri, sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Ayat  (1) huruf B, pasal 11 huruf C Peraturan Kapolri nomor : 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.

Menurut Rishian, setiap warga negara termasuk Johanes mempunyai hak untuk mengajukan gugatan sesuai undang-undang. Namun dalam institusi Kepolisian telah mengatur secara jelas bagaimana proses penegakan disiplin dan kode etik profesi bagi setiap anggota Polri yang melakukan pelanggaran.

Keputusan pemberhentian dengan tidak hormat dari anggota Polri merupakan keputusan yang telah dilakukan secara cermat melalui beberapa proses persidangan sesuai prosedur yang diatur dalam peraturan yang berlaku di dalam lingkungan Polri.

“Polda NTT sudah melaksanakan proses  yang benar. Setiap pelanggaran anggota selalu dilaksanakan pembinaan terhadap pelanggar untuk memperbaiki kesalahannya. Apabila tidak dilaksanakan akan disidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP), juga sudah dilaksanakan banding ke KKEP dan sebelum Kapolda memutuskan PTDH telah melalui rapat dewan pertimbangan pimpinan dengan melibatkan pimpinan di masing-masing pimpinan satuan kerja ”, terang Rishian.

Ia menambahkan, Kapolda NTT mengambil langkah tegas dengan memecat Johanes guna melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan dan arogansi oknum anggota Polda NTT, yang dinilai telah melakukan pelecehan serta merendahkan harkat dan martabat perempuan sebagai kelompok rentan yang seharusnya mendapat perlindungan. (Man)