Voiceoftimor.com,Tuapukan-NTT, Berkat pengawalan Polres Kupang, Kabupaten Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur proses aksi demo yang dilaksanakan oleh masyarakat eks pengungsi Timor -Timor (Saat ini Timor Leste) asal Tuapukan berhasil dikawal dengan baik,sehingga proses aksi demo di wilayah Tuapukan bisa berjalan lancar aman dan tertib pada Jum’at 4/9/2020. Semua ini merupakan bagian dari upaya pihak kepolisian khususnya bagian INTELKAM, Polres Kupang dalam melakukan pendekatan secara persuasif maupun komunitas sehingga massa aksi bisa menyampaikan aksinya dengan damai dan aman.

Selain intelkam,  pihak BIMAS dan LANTAS juga melakukan penertiban di jalan raya sehingga tidak menimbulkan kemacetan dan arus transportasi bisa berjalan lancar.

Baca Juga:   "Oh Yes" Sama Om - Om Istri Ditikam Suami.

Sesuai dengan informasi, massa aksi melakukan aksi damai terkait dengan memperingati 21 Tahun kedatangan pengungsi di Indonesia ( NTT- Kabupaten Kupang). Dalam aksinya massa aksi yang di pimpin oleh Misaque Agustinho bersama tokoh pemuda Egidio Soares bersama massa aksi sekitar ratusan orang tersebut, meminta kepada pemerintah untuk memberikan kejelasan terhadap tanah- tanah yang saat ini di tinggali oleh para pengungsi yang berada di Tuapukan dan sekitarnya. Menurut mereka, saat ini pihak pengungsi masih sangat kesulitan untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak sebagai akibat dari belum ada kejelasan hukum  terkait dengan lahan yang di tinggali oleh pengungsi.

Baca Juga:   Kejar Dan Ramas "Susu" Gadis Cantik Saat Joging, Pria Oesao Dilaporkan Ke Polres Babau Kupang.

Menurut massa aksi, kehadiran masyarakat, eks Timor- Timor(saat ini Timor Leste) adalah sebagai akibat untuk mempertahankan keutuhan bangsa dan ‘Merah Putih’ namun mereka menjadi korban penguasa.

Selain itu massa aksi juga menganggap jika pemerintah Republik Indonesia gagal untuk memberikan kesejahteraan bagi pengungsi yang ada di Nusa Tenggara Timur.

Baca Juga:   Tok,Tok, Tok, Hakim Vonis 3 Terdakwa Pembunuhan di Rote Ndao

Dilain sisi informasi yang di peroleh dari pihak kepolisian menyebutkan jika dalam melakukan aksi, demonstrasi massa tidak mendapatkan izin dari Pihak Polres Kupang, dikarenakan Panitia aksi tidak melengkapi administrasi dalam Penerbitan STTP yakni :
A. Rekomendasi dari Satgas Covid-19
B. Surat Keterangan dari Kel/Desa

Namun,  walaupun tidak di terbitkan STTP oleh Pihak Kepolisian namun Pihak kepolisian tetap mengamankan kegiatan tersebut sampai dengan selesai, Mengigat Penyampaian  pendapat di depan umum merupakan Hak bagi setiap Warga Negara(Man)

KOMENTAR ANDA

komentar