voiceoftimor.com ROTE NDAO-NTT

Tindakan Bupati Rote Ndao Ny.Paulina Haning Bulu untuk membatalkan anggaran penanganan covid 19  sebesar 9’6 miliar mendapatkan penolakan dari ketua DPRD kabupaten Rote Ndao Alfred Saudila. Sebab menurutnya kesepakatan yang sudah ada harus tetap dilaksanakan demi keselamatan rakyat dan hal ini sudah disepakati bersama Fraksi PDI Perjuangan, Nasdem dan Fraksi Golkar DPRD Rote Ndao bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao dengan menyetujui anggaran penanganan Covid-19 senilai Rp 9,6 miliar dari dana silpa Unaudit bertemp di Ruang kerja Ketua DPRD Rote Ndao, Jumat 03 April 2020.

Baca Juga:   Target Bentengi 5000 Rakyat, Demokrat Rote Ndao Bagi Masker Tahap II

Namun persetujuan anggaran penanganan covid-19 itu, akhirnya menuai Polemik, dan kemudian dibatalkan oleh Bupati Rote Ndao Paulina Haning Bulu dengan mengirim surat kepada Lembaga DPRD yang isinya menarik Kembali surat Permohonan Persetujuan anggaran Penanganan Virus mematikan tersebut.

Ketua DPRD Rote Ndao Alfred Saudila Ketika di hubungi via telepon Seluler, Rabu (22/04/2020) membenarkan perihal tersebut. Menurutnya meskipun Bupati Rote Ndao mengirim surat Penarikan kembali persetujuan Penggunaan anggaran Covid Senilai Rp 9,6 miliar, namun Lembaga DPRD tetap berkomitmen pada persetujuan awal untuk mendukung anggaran penanganan Bencana kemanusiaan tersebut.

Baca Juga:   Herman Herry, Berikan Bantuan Lewat DPC PDIP Kabupaten Kupang

“Meskipun Bupati menarik kembali persetujuan penggunaan anggaran Covid-19, tapi pada intinya DPRD sudah kembali bersurat ke Bupati bahwa tetap pada komitmen awal untuk mendukung penanganan anggaran virus corona senilai Rp 9,6 miliar”, Kata Alfred Saudila

Berbeda dengan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Rote Ndao Denison Moy,ST ketika dihubungi secara terpisah mengatakan dengan adanya surat pembatalan persetujuan anggaran penanganan virus corona dari Bupati Rote Ndao tersebut, maka persetujuan tiga Fraksi DPRD Rote Ndao terkait pengggunaan anggaran covid-19 senilai Rp 9,6 miliar dengan sendirinya mati atau tidak berlaku.

“Adanya surat penarikan tersebut, maka persetujuan awal tiga Fraksi terkait anggaran penanganan covid-19 dengan sendirinya mati atau tidak berlaku lagi dan Pemkab tetap menggunakan anggaran penanganan covid-19, tapi tidak melalui persetujuan DPRD lagi, dan walaupun tidak lewat persetujuan DPRD Fraksi PDI Perjuangan tetap mendukung Pemerintah Daerah untuk menggunakan anggaran penanganan covid-19”, tegas Deny Moy.

Baca Juga:   Gara - Gara Virus Corona, 69 Desa Di Rote Ndao Tunda Pemilihan Serentak

Sekretaris Daerah Kabupaten Rote Ndao Drs.Jonas M Selly,MM ketika hubungi via Pesan whatsapp mengatakan dirinya sementara mengikuti rapat dan berjanji akan kembali menghubungi wartawan namun hingga berita ini diturunkan belum ada penjelasan dari yang bersangkutan,(Nasa)

KOMENTAR ANDA

komentar