Voiceoftimor.com ROTE NDAO-NTT
Meskipun Peraturan Menteri Desa Nomor 6 tahun 2020 melarang para aparat Desa menerima Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa Tahun 2020 sebagai akibat dari Pandemi Covid-19, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Rote Ndao Yames M.K Therik,SH dan Camat Rote Barat Laut Elias Talomanafe,S.Pd diduga ‘tabrak aturan'( melanggar) Peraturan Menteri tersebut, dengan menyetujui aparat Desa Di Desa Balaoli Kecamatan Rote Barat Laut menerima  Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa

“Kadis PMD Rote  Ndao, dan Camat Rote Barat Laut dan Pendamping Desa setuju Sekretaris Desa Balaoli (Daud Manuain) Terima BLT Dana Desa Karena rumah dia tidak layak walapun tunjangan Sekretaris Desa sebesar  RP. 1.200.000 perbulan” Kata Kepala Desa Nitanel Adu saat menerima Kunjugan Kerja DPRD Rote Ndao Ndao dikediamannya, Kamis (28/05/2020).

Di hadapan DPRD Rote Ndao yang dihadiri wakil Ketua Paulus Henuk, Ketua Fraksi Nasdem Denny Zacharias dan anggota DPRD Nur Y Ndu Ufi, Ahcyar Mahmud, Mesak Z Lonak , kades Balaoli Nitanel Adu mengakui dan memberikan klarifikasi, kalau dalam berita acara realisasi itu anak gadisnya  bernama Debi A Adu terima BLT dana Desa, itu Kesalahan teknis dan sudah ada berita acara yang menjelaskan seharusnya yang menerima itu Denny D Adu

Baca Juga:   Viktor Laiskodat: Kehadiran Bandara Internasional Oecusse Memberikan Dampak Transportasi Dan Ekonomi Bagi Indonesia (NTT)

“Iya dalam Berita acara realisasi itu anak saya terima tapi itu Kesalahan teknis dan sudah diperbaiki,uang Rp. 1.200.000 itu sudah di serahkan Kepada Denny D Adu, kalau terkait Sekretaris Desa Terima BLT dana Desa itu disetujui oleh kepala Dinas PMD Rote Ndao, Camat Rote Barat Laut dan Pendamping Desa”, Ungkap Kades Balaoli Nitanel Adu dihadapan pimpinan dan Anggota DPRD itu,

Baca Juga:   Diduga Jengkel Akibat Tinggalkan Anak Gadisnya, Takain Tikam Kaesnube hingga tewas Di Tempat

Terkait terjadinya polemik Bantuan Rumah Layak Huni antara Dominggus Henuk dan Yohanis Henukh, Kades Balaoli Nitanel Adu Mengakui kalau dirinya pernah memanggil Dominggus Henukh dan meminta yang bersangkutan menyerahkan uang Rp.80.000 untuk Proses Administrasi Bantuan Rumah.

” iya Memang Dominggus Henuk pernah serahkan uang Rp. 80.000 untuk proses rumah Bantuan Aladin”, ujar Kades Nitanel Kepada Anggota DPRD Rote Ndao.

Usai Meminta Keterangan Pj kepala Desa Balaoli Nitanel  Adu terkait Perihal tersebut, Anggota DPRD Rote Ndao Mesak Z Lonak kepada wartawan mengatakan dalam peraturan menteri Desa Nomor 6 tahun 2020 melarang Aparat Desa menerima Bantuan Langsung Tunai Dari Dana Desa 2020 Karena itu Pelanggaran terhadap ketentuan aturan yang berlaku, tapi kalau Kepala Dinas  PMD Rote Ndao menyetujui aparat Desa terima Bantuan Langsung Tunai dari dana Desa itu Pelanggaran dan perlu di tindak sesuai aturan yang berlaku, kemudian terkait Polimik rumah Bantuan Layak Huni antara Dominggus Henukh dan Yohanis Henuk diminta Kepala Desa dan BPD undang kedua pihak untuk diselesaikan bersama.
 
“Aturan Sudah Jelas melarang aparat Desa terima BLT dana Desa, tapi kalau Kadis PMD dan Camat setuju itu Pelanggaran terhadap aturan menteri Desa dan itu perlu diproses sesuai aturan, kalau terkait masalah polemik rumah diminta kedua belah pihak, baik kades dan BPD selesaikan bersama”, tegas Mesak Lonak.

Baca Juga:   Iklan idulfitri DPRD DAUD ULLU

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Rote Ndao Yames M.K Therik ketika dihubungi via pesan WhatsApp mengatakan dirinya akan mengecek perihal tersebut kepada Kepala Desa Balaoli Nitanel adu.

“Nanti beta cek pak kades,makasih kk” Tegas Yames Therik (Nasa)

KOMENTAR ANDA

komentar