Voiceoftimor.com Rote Ndao-NTT

Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Rote Ndao, Arkhimes Molle,S.th, SH,MA. Meminta pemerintah daerah dan DPRD Rote Ndao bekerja sama dengan aparat penegak hukum ikut mengawasi bantuan langsung tunai ( BLT) kepada masyarakat  sehingga penyalurannya tepat sasaran. bahkan dia mengharapkan agar aparat penegak hukum bisa bertindak tegas apabila di temukan ada pihak lain yang mencoba untuk bermain mata dengan cara menyunat bantuan yang hendak di berikan kepada masyarakat.

Hal ini di sampaikan kepada Wartawan (Kamis 21/05/2020) seusai mendistribusi bantuan langsung sembako kepada warga kurang mampu.

“ Saya minta Anggota DPRD, Bupati dan jajarannya serta pihak penegak Hukum di Kabupaten Rote Ndao agar serius awasi  penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) dan bantuan sosial lainnya akibat dampak COVID 19 agar penyalurannya tepat sasaran dan tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. ” Ujarnya.

Menurutnya, Wabah Corona ini bukan hanya pihak pemerintah tetapi para penegak hukumpun turut serius menanganinya, seperti yang dikatakan Presiden Joko Widodo dan Ketua KPK yang dengan tegas  memberikan sanksi hukum mati bagi koruptor dana Virus Corona.

Dalam situasi musibah kemanusiaan seperti saat ini, tidak menutup kemungkinan bisa terjadi bagi mereka yang tamak, untuk menyunat anggaran BLT untuk diri dan keluarganya yang tidak layak menerima.

Baca Juga:   Gubernur NTT Kucurkan Dana 168,3 M Untuk Membangun Jalan Di Amfoang

Saat ini lanjut Molle, hampir sebagian besar anggaran pembangunan dari pusat sampai ke daerah direalokasi untuk mengatasi COVID 19 bahkan gaji beberapa pihak dipotong hingga 50 %  untuk memenuhi BLT kepada warga yang terkena dampak Covid 19. Sehingga para pihak yang sunat BLT harus dihukum berat.

Selain itu, Kata Mes Molle Pemerintah perlu selalu menghimbau supaya, penyaluran BLT ini bebas dari penyelewengan, tepat sasaran tepat guna, efektif dan bebas dari penyelewengan. Jika ini terjadi maka harus ditindak dengan ancam hukuman mati sesuai pasal 2 ayat 2 UU 31 tahun 1999 tentang Tipikor.

“Pihak yang melakukan penyalahgunaan BLT sebaiknya tidak perlu mendapat perlindungan maupun pembelaan dari pihak siapapun tetapi harus ditindak tanpa kompromi”. Ujar Pemimpin Redaksi Pena Emas.com.

Masih menurut molle, pada pasca penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam pengamatannya saat ini tersebar luas di media public, Media social maupun kelurahan, ada warga masyarakat pada sejumlah Desa di Kabupaten Rote Ndao yang penyaluran BLTnya di desa justru sudah terdapat sejumlah indikasi korupsi karena ada penyalahgunaan kewenangan ditingkat Desa.

Masih ada tindakan yang tidak transparan, pembagian BLT untuk penerima termasuk Kepala Desa, aparat Desa, BPD, Modus penerima adalah anak dan Keluarga kepala Desa yang tinggal menetap di luar Wilayah Desa dan belum berkeluarga, Warga penerima adalah bukan penduduk Desa setempat.

Baca Juga:   MENSOS RI : Pahlawan Masa Kini Harus Berprestasi

Selain itu, penerima adalah TKD yang juga sudah sebagai penerima PKH dan bantuan social lainnya yang tidak memenuhi syarat sebagai penerima BLT. sementara, Janda Balu dan Yatim piatu diabaikan dalam penetapan penerima BLT.

“Saya jadi heran itu, pada saat pembagian BLT,  ada atau tidak ya,  pihak yang mengawasi termasuk pihak penegak hukum. kok bisa lolos dari pengawasan kalau yang terima itu Kepala Desa, BPB, TDK dan penerima PKH” sesalnya.

Untuk itu terhadap hal yang telah terjadi ini dia minta agar pelakunya segera ditindak sesuai dengan prosedur yang berlalu oleh DPRD, Bupati dan pihak penegak hukum tanpa tembang pilih. Tegasnya.

Selanjutnya menurut Mes Molle, pihaknya turut memberikan apresiasi kepada Pemerintah daerah yang telah berperan aktif dalam penyaluran bantuan untuk masyarakat yang dilanda wabah Covid 19, dan tegas meminta agar pelaksanaannya harus transparan sebagaimana penegasan tersebut secara tertulis dari Bupati kepada para Camat dan Kepala Desa/Lurah untuk wajib publikasi data penerima.

Data tersebut adalah Data penerima PKH, BPNTI, BLT DD, Data KK yang diusulkan ke Proipnsi, dan Kabupaten serta Call centre pengaduan agar masyarakat juga berperan turut mengawasi.

Baca Juga:   Ini Alasan Yohanes Mase Menemui Presiden RI Joko Widodo.

Dijelaskan pula dalam upaya mengatasi dampak Covid 19 Partai Perindo dan Kadernya turut menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang layak menerima. Bantuan tersebut terkumpul dari dana pribadi Anggota legislative asal partai Perindo dan Dana bantuan Partai Perindo.

Ia juga menyebutkan, bantuan tahap pertama berupa sembako sebanyak 2 ton beras dan 3000 masker yang disalurkan melalui gereja, pasar dan dari rumah ke rumah oleh kader Partai Perindo pada beberapa titik wilayah di Kabupaten Rote Ndao.

Untuk tahap kedua direncanakan penyalurannya selama 1 minggu karena tahap kedua ini bantuannya di sebarkan pada beberapa titik di 10 Kecamatan. Bantuan ini disalurkan langsung oleh Ketua DPD dan beberapa pengurus DPD Perindo Kabupaten Rote Ndao

Penyaluran tahap kedua ini berupa sembako, Beras 5 ton dan Masker sebanyak 3000 dengan titik penyaluran melalui beberapa gereja, Masjid dan dari rumah ke rumah warga terutama Balu, Janda, Yatim piatu dan Fakir miskin.

Untuk tahap ketiga rencananya akan dilaksanakan pada pertengahan bulan Juni oleh DPD Partai Perindo dan 3 orang Kader Partai di Legislatif , Bantuan yang disalurkan berupa sembako beras 2 ton dan masker sebanyak 2000. Jelas Mes Molle. (Nasa)

KOMENTAR ANDA

komentar